Ganjar Janji Libatkan Kelompok Rentan dalam Perencanaan Pembangunan
Ganjar ingatkan kontrol publik untuk para aparat pemerintahan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa dirinya memiliki pengalaman selama 10 tahun terhadap peningkatan pelayanan publik. Dalam perumusan pelayanan publik tersebut, ia slalu melibatkan kelompok rentan, lanjut usia, hingga penyandang disabilitas.
Hal tersebut diperlukan agar pemerintah juga merasakan apa yang dialami oleh para kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Agar, setiap perencanaan pembangunan harus juga bersarkan kepentingan kelompok-kelompok tersebut.
"Agar pengambil keputusan, mereka aware, mereka peduli apa yang mereka rasakan. Kesetaraan dalam perencanaan pembangunan itulah yang kita harapkan bisa merepresentasikan apa yang mereka harapkan," ujar Ganjar dalam debat capres yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (12/12/2023) malam.
Kedua, harus ada kontrol publik untuk para aparat pemerintahan. Salah satu pengalamannya di Jawa Tengah adalah aplikasi yang menjadi ruang kritik untuk masyarakat kepada pemerintahnya.
"Inilah yang akan kita angkat sebagai goverment super apps. Sehingga ketika itu tidak berjalan, pemerintah tertinggilah yang harus kemudian mengambil alih itu," ujar Ganjar.
"Sehingga pelayanan akan bisa jauh lebih baik, sehingga kelompok-kelompok ini harus mendapatkan afirmasi," sambung mantan gubernur Jawa Tengah itu.
Di samping itu, Ganjar menceritakan adanya generasi muda yang kesulitan mendapat pekerjaan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia menduga hal ini terkait kesenjangan fasilitas antara Jawa dan luar Jawa.
Selanjutnya, Ganjar menemukan "pejuang kesetaraan" di Nusa Tenggara Barat (NTB). Lewat aspirasi kelompok-kelompok tersebut, ia menyuarakan pentingnya kesetaraan yang harus diwujudkan oleh pemerintah.
Kesetaraan itu dapat terwujud dengan pemerintahan yang bersih. Hal ini dapat diwujudkan ketika korupsi diberantas dengan serius, seperti yang sudah dilakukan oleh Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).
"Kalau government terjadi, masyarakat Dayak, suku yang ada libatkan dong agar dapat akses sama. Semua bisa jalan kalau pemerintah bersih, sikat korupsi tidak dengan kata-kata tapi keseriusan. Pak Mahfud jadi Menko eksekusi itu dengan baik," ujar Ganjar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika