Dirlantas Minta Masyarakat Melapor Jika Alat Peraga Kampanye Ganggu Lalu Lintas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman, meminta masyarakat untuk melapor ke polisi jika menemukan alat peraga kampanye yang mengganggu kenyamanan saat berlalu lintas. Dia juga mengaku telah melaporkan sejumlah tempat pemasangan APK yang dinilai mengganggu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Kalau yang ganggu harus lapor. Masyarakat yang melihat yang merasa ini (ganggu) silakan lapor akan kita kordinasikan dengan Satpol PP, Bawaslu yang ada untuk menertibkan. Kalau polisi lalu lintas kan cuman lalu lintas aja," ujar Latif saat ditemui di Polda Metro Jaya, Selasa (16/1/2024).

Sebenarnya, menurut Latif, pencopotan alat peraga kampanye, baik berupa baliho, spanduk dan bendera partai bukan wewenang pihak kepolisian. Namun, jika ditemukan alat peraga yang mengganggu lalu lintas pihaknya siap membantu apabila diperlukan. Hal itu dilakukan untuk demi ketertiban.

Pihaknya juga telah telah melakukan sejumlah langkah terkait semrawutnya APK yang mengganggu kenyamanan berkendara. "Kita kerja sama dengan Satpol PP. Mereka sudah, kemaren berita Kapolda untuk patroli. Anggota saya sudah patroli, nanti kalo ada khususnya, apalagi di jalan tol. Kalau jalan tol saya serahkan kepada petugas jalan tol untuk melepas, yang di jalan umum adalah Satpol PP," kata Latif menegaskan.

Aturan dalam memasang alat peraga kampanye...

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan aturan dalam memasang alat peraga kampanye. Dalam Pasal 34 PKPU 15 Tahun 2023 ayat (2), beberapa alat peraga kampanye di tempat umum meliputi reklame, spanduk, dan umbul-umbul. Desain dan materi alat peraga kampanye itu setidaknya harus memuat visi, misi, program, dan citra diri peserta pemilu.

Pada Pasal 36, PKPU yang sama, KPU telah menentukan lokasi mana saja yang boleh dipasangi alat peraga kampanye. Lokasi ini ditetapkan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, serta keindahan kota atau kawasan. Kemudian alam Pasal 71 diatur larangan memasang alat peraga kampanye tersebut di sejumlah tempat, termasuk tempat ibadah dan rumah sakit.

Pasal 71 PKPU 15/2023

(1) Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:

a. Tempat ibadah

b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan

c. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi

d. Gedung milik pemerintah

e. Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan

f. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

(2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

Selain itu pemasangan alat peraga kampanye juga wajib memperhatikan beberapa aspek. Di antaranya, aman dan tidak membahayakan pengguna jalan atau masyarakat umum, tidak mengganggu ketertiban umum, tidak melanggar norma-norma agama dan budaya, serta tidak menutupi objek vital dan fasilitas umum.

Tidak hanya itu, pemasangannya alat peraga kampanye juga wajib atas izin pemerintah daerah atau BUMD terkait dan dilakukan secara mandiri oleh caleg atau parpol pendukung. Aparatur negara, termasuk TNI dan Polri, tidak diizinkan membantu pemasangan alat peraga kampanye.

Ikuti Whatsapp Channel Republika