Negara Anggota Non-Blok Kecam Serangan Israel ke Gaza
Hal itu disampaikan dalam pertemuan tahunan 120 negara anggota blok tersebut.
REPUBLIKA.CO.ID, KAMPALA -- Pemimpin negara-negara Gerakan Non-Blok (NAM) mengecam operasi militer Israel di Gaza dan menuntut gencatan senjata. Hal ini disampaikan dalam pertemuan tahunan 120 negara anggota blok tersebut.
Puluhan kepala negara dan pejabat pemerintah NAM lainnya yang dibentuk tahun 1961 itu menghadiri pertemuan di Uganda. NAM dibentuk negara-negara yang menolak bergabung ke salah satu pihak dalam Perang Dingin.
Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan jumlah korban jiwa dalam serangan udara dan darat Israel ke Gaza sejak 7 Oktober lalu sudah mencapai 24 ribu orang lebih.
"Sejak 7 Oktober kami telah menyaksikan salah aksi genosida paling keji yang pernah tercatat dalam sejarah," kata Wakil Presiden Kuba Salvador Valdes Mesa dalam pidatonya pada delegasi NAM, Jumat (20/1/2024).
"Bagaimana bisa negara-negara Barat, yang mengklaim peradab, membenarkan pembunuhan perempuan dan anak-anak di Gaza, pengeboman tanpa pandang bulu pada rumah sakit dan sekolah dan perampasan akses pada air dan makanan yang aman," tambahnya.
Ketua Dewan Komisi Uni Afrika Moussa Faki Mahamat menyerukan apa diakhirinya apa yang ia sebut "perang tidak adil terhadap rakyat Palestina."
Hampir semua negara Afrika bergabung dengan NAM yang mencakup hampir setengah dari negara anggota blok tersebut. India, Indonesia, Arab Saudi, Iran, Chile, Peru dan Kolombia juga negara anggota NAM.
Israel mengatakan operasi militernya bagian dari upaya membela diri. Tel Aviv membantah tuduhan genosida dalam kasus yang diajukan Afrika Selatan ke Mahkamah Internasional (ICJ).
Dalam pertemuan itu Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengatakan perang di Gaza menunjukkan ketidakmampuan PBB terutama Dewan Keamanan. Amerika Serikat berulang kali memveto resolusi yang mengkritik Israel.
"Kami harus mendirikan sistem pemerintah global yang adil dan merata, dan memiliki kapasitas untuk menanggapi kebutuhan semua orang dalam situasi ancaman dan kerugian,” kata Ramaphosa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika