Pengamat Sebut Hilirisasi Nikel Menguntungkan Konglomerat dan Cina

Penerimaan negara dari hilirisasi nikel hanya sekitar 20-25 persen.

ANTARA/Bayu Pratama S
Pekerja bersiap membersihkan lahan dengan alat berat usai seremoni pembangunan pengolahan nikel (smelter) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Senin (25/7/2022). Perusahaan nasional PT. Jhonlin Group melalui anak perusahaan PT. Anugrah Barokah Cakrawala membangun smelter nikel berkapasitas 40.000 ton per tahun di atas lahan seluas 329 hektare dalam upaya mendukung program hilirisasi industri yang menjadi prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan serta mendukung Kalsel sebagai pintu gerbang IKN Nusantara.
Rep: Muhammad Nursyamsi Red: Lida Puspaningtyas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRRES) Marwan Batubara mengatakan seluruh masyarakat akan setuju dengan program hilirisasi nikel. Marwan menyampaikan hilirisasi secara definisi akan memberikan banyak manfaat bagi negara, mulai dari penciptaan nilai tambah, pembukaan lapangan kerja, hingga meningkatkan penerimaan negara. 

Baca Juga


"Dengan catatan, sepanjang itu dijalankan sesuai prinsip pertambangan yang baik dan tata kelola perusahaan yang baik, bebas KKN, bebas kepentingan oligarki atau asing, maka kita setuju," ujar Marwan saat dihubungi Republika di Jakarta, Selasa (23/1/2024).

Namun yang terjadi selama ini, lanjut Marwan, hilirisasi justru tidak memberikan dampak yang signifikan bagi negara dan masyarakat. Marwan menyampaikan penerimaan negara dari hilirisasi nikel hanya sekitar 20-25 persen atau jauh dibandingkan sektor migas yang mencapai 50-60 persen. 

"Mereka membodohi menipu rakyat. Hilirisasi mestinya sampai barang jadi, sampai 70-80 persen sudah bagus. Yang ada di kita, hanya seperempat hilirisasi, barang setengah jadi, diekspor ke Cina dan Cina yang menikmati," ucap Marwan. 

Marwan menilai program hilirisasi nikel justru lebih banyak menguntungkan para konglomerat dan Cina dibandingkan Indonesia. Marwan menilai kebijakan hilirisasi tidak akan berubah apabila pasangan calon capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo-Gibran, menjadi pemenang dalam Pilpres 2024.

"Kalau (paslon) 02 sama saja. Saya tidak tahu Ganjar seperti apa, kalau nanti melanjutkan yang sudah ada, ya sama saja. Kalau (paslon) Amin masih mau mendengar dan ingin mengubah," kata Marwan.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler