Anggota Keluarga Sandera Menerobos Masuk Ruang Sidang Parlemen Israel

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Sekelompok orang yang anggota keluarganya disandera Hamas dalam serangan mendadak 7 Oktober 2023, menerobos masuk ke sesi rapat parlemen Israel di Yerusalem. Mereka mendesak anggota parlemen berusaha lebih banyak untuk membebaskan anggota keluarga mereka.

Aksi sekitar 20 orang menandakan kegelisahan dalam negeri mengenai serangan Israel ke Gaza yang sudah memasuki bulan keempat. Seorang perempuan membawa foto tiga anggota keluarganya yang disandera Hamas.

Sekitar 130 orang masih ditawan di Gaza sementara yang lain sudah dibebaskan dalam gencatan senjata bulan November tahun lalu. "Saya hanya ingin satu yang kembali hidup, satu dari tiga," teriak salah seorang pengunjuk rasa yang memaksa masuk rapat Komite Keuangan Knesset, Selasa (23/1/2024).

Salah satu pengunjuk rasa lainnya membawa poster bertuliskan: "Anda tidak boleh duduk di sini sementara mereka mati di sana." "Bebas mereka sekarang, sekarang, sekarang!" teriak para pengunjuk rasa.

Upaya Amerika Serikat (AS), Qatar dan Mesir memediasi pembebasan sandera Israel sulit dilakukan karena pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bertekad menghancurkan Hamas. Sementara kelompok perjuangan Palestina itu memberi syarat Israel harus mundur dari Gaza dan membebaskan ribuan orang Palestina, termasuk petinggi kelompok itu dari penjara Israel agar semua sandera Israel dibebaskan.

Nasib 27 sandera yang menurut Israel sudah meninggal dunia di Gaza mengguncang negara itu. Kerabat para sandera khawatir kelelahan perang memperlemah fokus untuk membebaskan anggota keluarga mereka.

Unjuk rasa yang awal mempromosikan persatuan nasional menjadi lebih agresif. Keluarga sandera dan pendukung mereka mulai mendirikan tenda di depan rumah Netanyahu serta gedung Knesset. "Kami tidak akan pergi sampai para sandera pulang," kata ayah salah satu sandera Idan, Eli Stivi.

Unjuk rasa mingguan yang mendesak pembebasan sandera digelar beberapa pekan terakhir. Demonstrasi diperkuat seruan pemilihan umum untuk menggulingkan pemerintah ekstrem kanan Netanyahu.

Unjuk rasa anti-pemerintah yang mengguncang 2023 terhenti usai serangan mendadak Hamas. Perpecahan politik dikesampingan untuk mendukung militer dan keluarga korban tewas dan disandera dalam serangan Hamas.

Namun semakin memburuknya perang di Gaza dan menurunnya dukungan pada Netanyahu, desak untuk perubahan kepemimpinan nasional semakin kuat. Pada Sabtu (20/1/2024) ribuan orang berunjuk rasa di Tel Aviv, Haifa dan Yerusalem, mendesak pemilihan umum. Di Tel Aviv demonstrasi sempat memblokir jalan tol.

Di Knesset para petugas yang biasanya dengan cepat mengusir pengunjuk rasa sempat menahan keluarga para sandera. Tapi kemudian diam saat kekacauan terjadi di ruang sidang Komite Keuangan. Salah satu anggota parlemen menutup wajahnya dengan tangan.

Ketua rapat Moshe Gafni yang memimpin partai ultra-ortodoks Yahudi di koalisi pemerintah Netanyahu, menghentikan rapat dan berusaha menenangkan pengunjuk rasa. "Menebus tahanan adalah ajaran terpenting Yahudi, terutama dalam kasus ini, di mana terdapat urgensi untuk memelihara kehidupan, (tapi) keluar dari koalisi tidak akan mencapai apapun," katanya.

Pada Senin (22/1/2024) kemarin Netanyahu memberitahu keluarga sandera, Hamas tidak memberi tawaran pasti sandera akan dibebaskan. Pernyataan ini disampaikan setelah menolak syarat yang diajukan Hamas untuk mengakhiri perang dan pembebasan para sandera.

"Tidak ada proposal nyata dari Hamas. Ini tidak benar. Saya sampaikan sejelas yang saya bisa karena terlalu banyak pernyataan tidak benar yang tentu saja menyusahkan anda," kata Netanyahu pada keluarga para sandera seperti dikutip dalam pernyataan kantor perdana menteri Israel.

Di luar rumah Netanyahu di Yerusalem, Forum Keluarga Sandera dan Orang Hilang menggelar aksi yang mendesak pertukaran sandera dan tahanan dipercepat. "Bila perdana menteri memutuskan mengorbankan para sandera, ia harus menunjukan kepemimpinan dan berbagi dengan jujur posisinya pada masyarakat Israel," kata kelompok tersebut dalam pernyataannya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika