Australia dan Kanada Setop Pendanaan ke Badan PBB untuk Pengungsi Palestina 

REPUBLIKA.CO.ID,CANBERRA – Australia dan Kanada telah memutuskan untuk menangguhkan pendanaan mereka kepada Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Langkah itu diambil karena tersiar dugaan bahwa beberapa staf UNRWA berpartisipasi dalam serangan dan operasi infiltrasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023.

Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengaku sangat prihatin dengan dugaan keterlibatan beberapa staf UNRWA dalam operasi Hamas pada Oktober tahun lalu. “Kami menyambut baik tanggapan cepat UNRWA, termasuk mengakhiri kontrak dan meluncurkan penyelidikan, serta pengumuman baru-baru ini mengenai penyelidikan penuh terkait tuduhan terhadap organisasi tersebut,” tulis Wong lewat akun X resminya, Sabtu (27/1/2024).

Dia menambahkan, Australia akan menjaga keterlibatan erat dengan UNRWA dalam penyelidikan. “Selagi kami melakukan hal ini, kami akan menghentikan sementara pencairan dana yang baru saja diumumkan,” ungkap Wong.

Kendati demikian, Wong mengatakan, Australia akan terus mendukung rakyat Palestina di Jalur Gaza dan menyediakan bantuan kemanusiaan. “Kami mengulangi lagi seruan kami agar warga sipil dilindungi dan untuk akses kemanusiaan,” ujarnya.

Menteri Pembangunan Internasional Kanada Ahmed Hussen juga telah mengumumkan bahwa negaranya akan menangguhkan sementara pendanaan untuk UNRWA. Hal itu menyusul beredarnya kabar tentang dugaan keterlibatan staf UNRWA dalam serangan dan operasi infiltrasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. “Kanada menanggapi laporan ini dengan sangat serius dan menjalin hubungan erat dengan UNRWA serta para donor lainnya mengenai masalah ini,” kata Hussen lewat akun X resminya, Jumat (26/1/2024).

“Jika tuduhan tersebut terbukti akurat, Kanada mengharapkan UNRWA untuk segera mengambil tindakan terhadap mereka yang dianggap terlibat dalam serangan teroris Hamas,” tambah Hussen.

Pada Jumat lalu, Amerika Serikat (AS) juga mengumumkan bahwa mereka menangguhkan pendanaan untuk UNRWA. Hal itu karena adanya dugaan keterlibatan 12 staf UNRWA dalam serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023.

Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini telah berjanji akan menangani dugaan keterlibatan stafnya dalam serangan Hamas secara serius. Dia menekankan, UNRWA juga tak segan melakukan penuntutan pidana. Pertengahan bulan ini UNRWA mengatakan, agresi Israel ke Jalur Gaza yang sudah berlangsung selama lebih dari100 hari telah menyebabkan pengungsian terbesar rakyat Palestina sejak peristiwa Nakba pada 1948. Dari 2,3 juta penduduk Gaza, 1,9 juta di antaranya telah mengungsi dan tinggal di kamp-kamp pengungsian.

“100 hari dalam 100 detik. Ini merupakan pengungsian terbesar rakyat Palestina sejak tahun 1948,” kata UNRWA lewat akun X (Twitter) resminya, dikutip laman kantor berita Palestina, WAFA, 16 Januari 2024 lalu. “Seluruh generasi anak-anak mengalami trauma, ribuan orang terbunuh, cacat, dan menjadi yatim piatu. Banyak orang hidup dalam keadaan yang tidak dapat ditinggali,” tambah UNRWA.

Pada Desember lalu, Philippe Lazzarini menuduh Israel berusaha mengusir penduduk Palestina di Jalur Gaza ke Mesir. Dalam sebuah opini di Los Angeles Times yang diterbitkan 9 Desember 2023, Lazzarini mengingatkan bahwa saat ini penduduk Gaza sudah terkonsentrasi di wilayah selatan. Hal itu karena ketika pertempuran Israel-Hamas berkecamuk di utara, lebih dari 1 juta warga diperintahkan mengungsi ke selatan.

“PBB dan beberapa negara anggota, termasuk AS, dengan tegas menolak pemindahan paksa warga Gaza keluar dari Jalur Gaza. Namun perkembangan yang kita saksikan menunjukkan adanya upaya untuk memindahkan warga Palestina ke Mesir, terlepas dari apakah mereka tinggal di sana atau dimukimkan kembali di tempat lain,” kata Lazzarini.

Dia mengungkapkan, kehancuran yang meluas di wilayah utara dan gelombang pengungsian yang diakibatkannya adalah tahap pertama dari skenario seperti itu. Sementara memaksa warga sipil Gaza keluar dari kota Khan Younis dan mendesak mereka lebih dekat ke perbatasan Mesir adalah tahap berikutnya.

“Jika jalan ini terus berlanjut, yang mengarah pada apa yang oleh banyak orang disebut sebagai Nakba kedua, Gaza tidak akan lagi menjadi tanah bagi warga Palestina,” kata Lazzarini, merujuk pada eksodus atau pemindahan paksa 760 ribu warga Palestina selama perang yang bertepatan dengan berdirinya Israel pada tahun 1948.

Hingga saat ini pertempuran antara Israel dan Hamas serta kelompok perlawanan Palestina lainnya masih berlangsung di Jalur Gaza. Lebih dari 26 ribu warga Gaza telah terbunuh sejak Israel memulai agresinya pada 7 Oktober 2023. Sementara korban luka melampaui 64 ribu orang. (Kamran Dikarma)

Ikuti Whatsapp Channel Republika