BLT Dirapel 3 Bulan dan Cair Februari, PDIP Minta Penjelasan Sebut Menkeu Berintegritas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menanggapi kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 200 ribu per Januari, Februari, dan Maret. BLT tersebut akan digabungkan dalam satu kali penyerahan dan dicairkan pada Februari mendatang.

"Nanti kita akan minta penjelasan, karena Bu Sri Mulyani adalah sosok yang memiliki integritas tinggi," ujar Hasto di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jakarta, Selasa (30/1/2024).

Ia pun mengingatkan bahwa bantuan sosial (bansos) seperti BLT adalah program untuk melindungi rakyat. Karenanya, ia mengimbau agar bantuan tersebut tak dipolitisasi untuk mendapatkan dampak elektoral pihak tertentu.

"Termasuk di dalam kebijakan raskin, sehingga beras untuk rakyat miskin yang dari Bulog, kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo-Gibran. Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru ini menciderai rakyat," ujar Hasto.

Bansos ditegaskannya adalah program yang baik untuk membantu masyarakat. Namun saat ini, perlu ada evaluasi implementasi pembagiannya, karena berbagai elemen masyarakat banyak menyoroti adanya politisasi bansos.

"Rakyat juga memahami, kemudian muncul kelompok civil society yang mengkritisi penggunaan secara sepihak dari bansos tersebut yang seharusnya rakyat ini sudah susah. Yang penting bantuannya tepat sasaran, itu yang menjadi prinsip PDI Perjuangan dan pasangan Ganjar-Mahfud," ujar Hasto.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, tingkat inflasi Indonesia cukup rendah dibandingkan sejumlah negara seperti Argentina, Turki, Rusia, India, dan Amerika Serikat (AS). Disebutkan, pada 2023 inflasi berada di posisi 2,61 persen atau terjaga di kisaran tiga plus minus satu persen.

Lalu, dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), disepakati target sasaran inflasi pada 2025, 2026, dan 2027 di kisaran 2,5 plus minus satu persen. Nantinya, sasaran itu akan ditetapkan lewat Peraturan Menteri Keuangan.

Maka guna menjaga inflasi tahun ini, kata dia, pemerintah akan melakukan sejumlah strategi. Salah satunya penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke 18,8 juta penduduk miskin.

Bantuan itu bernilai Rp 200 ribu per bulan. Airlangga mengatakan, bantuan akan mulai diberikan sekitar Februari 2024. "Tentu ini kita baru anggarkan yang disetujui Bu Menkeu (Menteri Keuangan Sri Mulyani) dievaluasi tiga bulan. Jadi sampai Maret dulu nanti kita evaluasi berikutnya, kita lihat kembali," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika