Kandidat Independen Pakistan Unggul dalam Penghitungan Suara
Penghitungan suara pemilihan umum selesai pada Ahad (11/2/2024).
REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Orang-orang dekat mantan Perdana Menteri Imran berencana membentuk pemerintahan Pakistan yang baru. Penghitungan suara pemilihan umum selesai pada Ahad (11/2/2024).
Di situs Komisi Pemilihan Umum Pakistan (ECP) terlihat kandidat independen pendukung Imran Khan memenangkan 101 dari 264 kursi parlemen yang diperebutkan. Di posisi kedua ditempati partai mantan perdana menteri lainnya Nawaz Sharif yang meraih 74 kursi.
Tapi partai Sharif akan menjadi partai terkuat karena kandidat pendukung Khan maju sebagai kandidat independen. Hasil resmi ini diumumkan 60 jam setelah tempat pemungutan suara ditutup. Penundaan ini menimbulkan pertanyaan tentang proses penghitungan suara.
Sebelumnya orang dekat Khan mendorong pendukung mantan perdana menteri itu untuk menggelar protes damai bila hasil pemilihan umum tidak kunjung diumumkan.
Negara berpopulasi 241 juta orang itu menggelar pemilihan umum di tengah pemulihan krisis ekonomi dan lonjakan kekerasan milisi bersenjata. Khan dan Sharif sama-sama mengumumkan kemenangan pada Jumat (9/2/2024) lalu.
Hal ini sempat menambah ketidakpastian tentang siapa yang akan memimpin pemerintahan berikutnya. Sementara Pakistan harus segera bertindak untuk mengatasi berbagai tantangan.
Ketua partai yang mendukung Imran Khan, Pakistan Tehreek-Insaf (PTI), Gohar Khan menyerukan "semua institusi" di Pakistan untuk menghormati mandat yang diberikan pada partainya. Gohar Khan juga bertindak sebagai pengacara Imran Khan.
Selanjutnya...
Dalam konferensi pers, Sabtu (11/2/2024), ia mengatakan jika hasil lengkap belum diumumkan pada Sabtu malam, partainya akan mengadakan protes damai di luar kantor-kantor pemerintah yang mengumumkan hasil pemilu di seluruh negeri.
Pada Sabtu kemarin ratusan pendukung Khan berunjuk rasa di Kota Peshawar yang dipimpin dua orang dekat Khan. Mereka mengatakan mereka dinyatakan kalah meskipun memenangkan pemungutan suara.
"Kami tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi pada kami," kata Taimur Khan Jhagra, salah satu mantan menteri Khan.
Para pengunjuk rasa meneriakkan slogan-slogan yang menolak apa yang mereka sebut sebagai kecurangan pemilu. Pada Jumat lalu Sharif mengatakan partainya meraih suara terbanyak dan akan berbicara dengan partai-partai lain untuk membentuk pemerintahan koalisi.
Hingga pukul 17.00 waktu setempat atau 12. 00 waktu Greenwich pada Sabtu kemarin, hasil penghitungan suara masih belum keluar untuk 10 dari 265 kursi yang diperebutkan dalam pemilu. Sekitar 48 jam setelah tempat pemungutan suara ditutup.
Penghitungan terakhir, yang dimuat di situs ECP, menunjukkan para kandidat independen memenangkan 100 kursi, dengan Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) yang dipimpin Sharif meraih 72 kursi.
Para pendukung Khan mencalonkan diri sebagai calon independen sebab ECP melarang mereka maju sebagai kandidat di bawah simbol PTI yang dianggap tidak mematuhi undang-undang pemilihan umum.
Selanjutnya...
Terlepas dari larangan tersebut dan vonis hukuman penjara terhadap Khan atas berbagai tuduhan mulai dari membocorkan rahasia negara, korupsi, hingga pernikahan yang melanggar hukum, jutaan pendukung mantan atlet kriket ini tetap datang untuk memberikan suara untuknya.
Meskipun ia tidak dapat menjadi bagian dari pemerintahan selama ia masih berada di penjara.
Namun, di bawah undang-undang pemilihan umum Pakistan, kandidat independen tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan alokasi kursi cadangan, yang mana 70 di antaranya dimaksudkan untuk didistribusikan berdasarkan kekuatan partai. Partai Sharif bisa mendapatkan hingga 20 kursi di antaranya.
Salah satu orang dekat Khan lainnya Zulfi Bukhari mengatakan PTI akan mengumumkan spanduk partai yang akan mereka ajukan kepada para calon independen untuk bergabung. Di Pakistan, kandidat independen tidak dapat membentuk pemerintahan sendiri dan harus bergabung dengan sebuah partai.
"Dan kami tidak takut para calon independen akan pergi ke mana-mana, karena mereka adalah orang-orang yang berjuang selama 18 bulan terakhir dan menanggung segala macam penyiksaan dan penindasan," kata Bukhari dalam pesan suara melalui WhatsApp.
Siapapun yang akan membentuk pemerintahan berikutnya akan membutuhkan dukungan dari partai-partai lain. Namun tidak ada partai yang mendekati ambang batas kursi untuk membentuk mayoritas di parlemen.
Selain Khan dan Sharif, Partai Rakyat Pakistan (Pakistan Peoples Party) yang dipimpin Bilawal Bhutto Zardari, putra perdana menteri, Benazir Bhutto, masih menjadi pemain utama dengan meraih 53 kursi.
Sisanya dimenangkan partai-partai kecil dan independen lainnya. Hasil ini menyiapkan periode negosiasi politik yang intens selama beberapa hari kedepan sebelum pemungutan suara di parlemen untuk memilih perdana menteri dan pemerintahan baru dapat dilakukan.
Selanjutnya...
"Tidak ada yang bisa membentuk pemerintahan tanpa kami," kata Bhutto Zardari kepada stasiun televisi lokal Geo TV.
Pada Sabtu kemarin Panglima Militer Pakistan mengucapkan selamat atas "keberhasilan penyelenggaran" pemilu. Panglima Pakistan mengatakan negara itu membutuhkan "tangan stabil" untuk bergerak dari "anarki dan polarisasi" politik.
Militer masih institusi paling berpengaruh di Pakistan dan selama puluhan tahun memainkan peranan penting dalam membentuk dan membubarkan pemerintah di negara itu. Khan menuduh militer sebagai dalang yang menindak keras ia dan partainya. Militer membantah tuduhan tersebut.
Dari dalam penjara, Khan merilis pesan audio-visual dengan bantuan kecerdasan artifisial. Bukan melalui pernyataan tertulis yang dibacakan pengacaranya. Dalam pernyataan itu ia menolak klaim kemenangan Sharif.
Dalam pesan yang diunggah di media sosial X, ia mengajak pendukungnya untuk merayakan kemenangan meski partainya dibungkam. Ia juga menuduh adanya kecurangan yang membatasi keberhasilan kandidat-kandidat yang didukung PTI.
Pada Jumat lalu Amerika Serikat (AS), Inggris dan Uni Eropa mengungkapkan kekhawatiran mengenai proses pemilihan umum di Pakistan. Mereka mendesak adanya penyelidikan tentang laporan kecurangan pemilu.
Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron menyinggung "kekhawatiran serius" mengenai "lemahnya inklusivitas dan keadilan pemilu." Kementerian Luar Negeri Pakistan merespon pernyataan itu dengan mengatakan negara-negara Barat mengabaikan "fakta tak terbantahkan" pemilu berjalan sukses.
"Menjadi harapan kami proses ini akan selesai secara efektif dan akan mencerminkan kehendak rakyat," kata mantan Presiden Nigeria Goodluck Jonathan, yang memimpin tim Negara-negara Persemakmuran untuk mengamati pemungutan suara.
Jonathan meminta mereka yang memiliki keluhan atas pemilu ini untuk menyampaikannya sesuai dengan hukum yang berlaku di Pakistan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika