MUI Jatim Ingatkan Masyarakat tidak Golput di Pemilu 2024

Penggunaan hak pilih jadi penting untuk keberlanjutan estafet kepemimpinan nasional

Republika/Dadang Kurnia
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, KH Mohammad Hasan Mutawakkil Alallah mengimbau masyarakat yang memiliki hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024.
Rep: Dadang Kurnia Red: Ichsan Emrald Alamsyah

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, KH Mohammad Hasan Mutawakkil Alallah mengimbau masyarakat yang memiliki hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024. Menurutnya, penggunaan hak pilih tersebut menjadi penting untuk keberlanjutan estafet kepemimpinan nasional.


"Estafet kepemimpinan nasional ini bagian dari menjaga kedaulatan negara yang sama menjaga martabat dan agama. Golput bukan pilihan, tapi menyia-nyiakan hak yang sudah diberikan oleh Allah SWT," kata dia, Senin (12/2/2024).

Kiai Mutawakkil berharap Pemilu 2024 bisa berjalan damai, jujur, dan adil. Ia juga mendoakan agar Allah SWT menganugerahi pemimpin yang bisa membawa Indonesia menjadi lebih maju, bermartabat, dan dihargai oleh bangsa lain. Ia pun menyebut, ketiga kontestan yang ikut berkontestasi merupakan tokoh terbaik bangsa.

"Semua tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden adalah kader dan tokoh terbaik bangsa ini. Kita tidak akan menemukan manusia yang sempurna. Pasti memiliki kekurangan dan kelebihan, maka pilih salah satu yang diyakini menjadi pemimpin nasional yang akan membawa kesejahteraan bangsa dan negara," ujarnya.

Kiai Mutawakkil mengingatkan, memilih golput dan mengakibatkan kegagalan Pemilu adalah dosa yang hukumnya haram. Hal tersebut, kata dia, membawa mudharat kepada bangsa dan negara. "Yang menjadikan tatanan pemerintahan ini jadi semrawut. Artinya golput itu haram," ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak semua pihak menciptakan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang damai dan kondusif. Maka dari itu, kata dia, pesta demokrasi ini harus disikapi secara dewasa dan bijaksana, karena perbedaan pilihan adalah suatu hal yang biasa.

"Kita membutuhkan kesepakatan bersama bahwa Pemilu yang damai, Pemilu yang sudah dilalui dengan pengawasan demokrasi dan sistem yang kuat, akan diikuti dengan kerelaan menerima hasilnya," kata Khofifah.

Khofifah mengatakan, pesta demokrasi lima tahunan ini merupakan ajang estafet kepemimpinan. Ia berpendapat, dalam 10 tahun terakhir, Indonesia dipandang sebagai salah satu negara yang mematangkan diri dalam demokrasi. Untuk itu, seluruh lapisan masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dalam mensukseskan Pemilu 2024.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler