22 Negara Arab di PBB Tuntut Gencatan Senjata Segera di Gaza
Aljazair menolak pemindahan paksa warga sipil Palestina.
REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Sebanyak 22 negara Arab di Perserikatan Bangsa-Bangsa mendesak Dewan Keamanan PBB menuntut gencatan senjata segera di Gaza dan bantuan kemanusiaan tanpa hambatan. Mereka juga mendesak Dewan Keamanan mencegah pemindahan rakyat Palestina keluar dari wilayah Rafah ke Mesir.
Ketua Kelompok Arab bulan ini, Duta Besar PBB Tunisia Tarek Ladeb mengatakan, Rabu (14/2/2024), sekitar 1,5 juta orang Palestina yang mencari keselamatan di kota Rafah di selatan Gaza menghadapi skenario bencana. Bencana terjadi jika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melanjutkan dengan evakuasi warga sipil dan serangan militer di daerah yang berbatasan dengan Mesir.
Perwakilan Arab di Dewan Keamanan, Aljazair mengedarkan rancangan resolusi sekitar dua minggu lalu yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera dan akses kemanusiaan tanpa hambatan. Aljazair juga menolak pemindahan paksa warga sipil Palestina yang telah menjadi subjek diskusi yang intens.
Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield mengatakan minggu lalu resolusi tersebut dapat membahayakan negosiasi sensitif yang bertujuan mencapai jeda dalam perang Israel-Hamas dan pembebasan beberapa sandera.
Duta besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour mengatakan ada dukungan besar untuk resolusi tersebut. Para diplomat Arab telah melakukan diskusi yang sangat jujur dengan duta besar AS, mencoba mendapatkan dukungan Amerika.
“Kami percaya sekarang adalah saat yang tepat bagi Dewan Keamanan untuk memutuskan resolusi gencatan senjata kemanusiaan setelah 131 hari. Ruang ini menyempit bagi mereka yang terus meminta lebih banyak waktu," katanya, dilansir dari Gulf Today.
Beberapa negara Arab mendorong pemungutan suara pada rancangan Aljazair minggu ini, tetapi beberapa diplomat Arab dan dewan mengatakan pemungutan suara sekarang kemungkinan awal minggu depan, memberikan lebih banyak waktu untuk negosiasi dengan AS untuk menghindari veto. Para diplomat berbicara dengan syarat anonim karena diskusi bersifat pribadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika