Menkeu: Harus Ada Pembahasan Anggaran dengan Pemerintah Selanjutnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan harus ada pembahasan terkait sinkronisasi anggaran yang dilakukan antara pemerintah saat ini dengan pemerintah selanjutnya.

"Memang nanti kan tidak terhindarkan itu harus ada pembahasan antara pemerintah sekarang dengan yang akan datang," kata Menkeu Sri Mulyani saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Usai menghadiri rapat internal dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana, Sri Mulyani mengaku memberikan sejumlah laporan, seperti pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk ASN.

Kemudian, Sri Mulyani juga mengungkapkan dirinya mendapat arahan dari Presiden Jokowi untuk menavigasi anggaran, terutama pada masa transisi pemerintahan agar berjalan dengan baik.

Namun demikian, Menkeu mengatakan bahwa ia tidak ikut dalam pembahasan sinkronisasi anggaran bersama pemerintah selanjutnya. "Nanti itu Bapak Presiden lah ya. Aku enggak lah, aku ngurusin APBN aja," kata Sri Mulyani.

Sebelumnya, Menkeu diketahui mulai membahas perancangan awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025. Pembahasan tersebut dilakukan bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan jajaran pimpinan eselon I Kementerian Keuangan.

"Kemarin siang, saya bersama Pak Wamenkeu dan jajaran pimpinan eselon I berdiskusi cukup panjang mengenai topik yang sangat penting, yaitu Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2025,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram resmi @smindrawati, seperti dikutip di Jakarta, Selasa (30/1).

Secara khusus, Menkeu meminta agar perancangan APBN kali ini makin dipertajam, sehingga APBN mampu menjawab berbagai masalah struktural maupun fundamental. Selain itu, juga menjawab harapan-harapan dari masyarakat Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika