Guru Besar Ilmu Politik UMJ: Pentingnya Keseimbangan Pemerintah dan Oposisi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rektor sekaligus Guru Besar Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Prof Dr Ma’mun Murod, mengharapkan adanya keseimbangan antara pemerintah yang berkuasa dan oposisi yang menjadi pengawas pemerintahan. Hal itu ia ungkapkan saat menanggapi pertemuan antara Presiden RI Joko widodo dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh. 

Pertemuan itu memicu banyak spekulasi, salah satunya dugaan bahwa partai NasDem diprediksi berpotensi untuk mendukung pemerintahan ke depan.

Ma’mun menilai dalam dua edisi Pemilu mutakhir, terlihat bahwa partai politik cenderung lebih memilih bergabung dengan kekuasaan. Menurutnya, komposisi antara oposisi dan pemerintah harus seimbang. Dengan begitu, akan terjadi check and balance.

“Sehingga nanti pada pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) ada keseimbangan. Tidak lagi undang-undang disetuji dengan cepat, sekalipun Undang-undang itu bermasalah di masyarakat,” kata Ma’mun, saat menjadi salah satu narasumber dalam program Kabar Petang TVOne, Selasa (20/2/2024).

Jika melihat data saat ini, hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berpotensi menjadi oposisi.  

“Maka dalam konteks ini, saya berharap PKB dan NasDem bisa menegaskan menjadi oposisi, agar keseimbangan itu terjadi,” ungkap Ma’mun.

Pada kesempatan yang sama, Prof Burhanuddin yang juga Direktur Eksekutif Indikator Politik mengatakan, ada dua faktor partai politik di Indonesia cenderung tidak siap menjadi oposisi yaitu tidak adanya jaminan elektoral dan finansial.

Ma’mun berdialog bersama dengan Direktur Eksekutif Indikator Prof. Burhanuddin, dan Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre For Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes, dengan tema 'Koalisi dan Oposisi Pascapemilu' Kabar Petang disiarkan langsung di saluran televisi TVOne tayang secara langsung.

Ikuti Whatsapp Channel Republika