JK Akui Hingga Kini Belum Bertemu Megawati, Ini Alasannya
JK menyebut Megawati masih melakukan konsolidasi di internal PDIP.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Rencana Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri membahas kondisi demokrasi Indonesia pascapencoblosan Pilpres 2024 masih belum terealisasi. JK mengatakan, saat ini Megawati masih melakukan konsolidasi di internal partai.
“Bu Mega konsolidasi internal dulu. Luar biasa kan partai besar mesti konsolidasi,” kata JK kepada wartawan di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (6/3/2024).
JK memastikan Megawati selesai melakukan konsolidasi internal PDIP terlebih dahulu. Sembari menunggu itu, JK menyebut komunikasi antarpimpinan partai tetap berjalan. Yakni PDIP dan partai Koalisi Perubahan (Partai Nasdem, PKB, dan PKS).
JK diketahui memang menjembatani komunikasi antarkedua kubu dalam Pilpres 2024 itu. Terutama maraknya dugaan kecurangan pemilu yang justru membuat kubu 01 (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ‘AMIN’) dan kubu 03 (Ganjar Pranowo-Mahfud MD) menjadi solid.
“Antara pimpinan-pimpinan partai itu komunikasinya bagus, jalan. Teman-teman yang pelaksana kan selalu ada komunikasi yang lancar,” ujarnya.
JK menegaskan, dalam hal ini ia bukanlah perwakilan dari partai politik manapun. Rencana pertemuan dengan Megawati menurut penuturan eks Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009 itu murni atas dasar spirit kebangsaan.
“Saya kan tidak ada partai. Saya sih Golkar, tapi tidak di pimpinan, tidak di pengurus, tapi hanya kita berbicara secara kebangsaan nasional bagaimana negeri ini, ada tanggung jawab sebagai yang pernah di pemerintahan,” ujarnya.
Pilpres 2024 diketahui belum selesai. Meski paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berada di posisi unggul dengan raihan suara lebih dari 50 persen dan hampir pasti menang satu putaran, KPU belum mengumumkan secara resmi.
Adapun kubu 01 dan 03 sampai saat ini belum mengakui kemenangan 02. Dugaan terjadi kecurangan atau pelanggaran pemilu bergulir. Di parlemen kini tengah hangat memperbincangkan soal hak angket kecurangan pemilu yang diusulkan oleh sejumlah partai, mulai dari PKB, PKS, hingga PDIP.
Ikuti Whatsapp Channel Republika