Isyarat Golkar untuk Jokowi dan Sindiran dari PDIP

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Dessy Suciati Saputri

Pada 16 Desember 2023 lalu, saat bertolak ke Jepang dari Pangkalan Udara TNI AU Halim, Perdanakusuma, Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlihat mengenakan dasi kuning. Beberapa hari setelahnya, Jokowi mengonfirmasi pertanyaan wartawan apakah dasi kuning itu adalah isyarat bahwa dirinya merasa nyaman dengan Partai Golkar.

"Nyaman (dengan Golkar)," kata Jokowi sambil tersenyum, seusai meresmikan Jembatan Otista, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/12/2023).

Pada Pemilu 2024, Jokowi diketahui pisah jalan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Seusai gelaran pemilu, muncul isu Jokowi akan merapat ke Golkar, setelah anaknya, Gibran Rakabuming Raka didukung penuh menjadi cawapres.

Gayung bersambut, Golkar bukan cuma siap menampung Jokowi sebagai kader tapi kemungkinan juga akan menjadikan Jokowi sebagai pemimpin partai. Salah satu politikus senior Golkar, Idrus Marham pun mengklaim bahwa, partainya terbuka untuk Jokowi.

"Bahwa Pak Jokowi memang secara suasana kebatinan memang dekat dengan Golkar, kemudian Golkar ini adalah partai yang go public, ya go public," ujar Idrus di kediamannya kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (29/2/2024).

Menurut Idrus, senior-senior di partai berlambang pohon beringin itu tak gerah mendengar isu akan merapatnya Jokowi. Sebab, menurutnya, Partai Golkar adalah partai politik yang terbuka dengan siapa saja.

"Nggak (gerah dengan isu Jokowi gabung Partai Golkar), saya kira ini Golkar kalaupun ada gerah, itu bukan persoalan prinsip. Ya mungkin karena belum dekat saja suasana kebatinan," ujar Idrus.

Soal peluang jabatan ketua umum untuk Jokowi, Idrus mengatakan, Golkar memiliki mekanisme sendiri lewat forum Musyawarah Nasional (Munas). Ia menjelaskan, syarat untuk maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai. Namun, Munas dapat menjadi forum untuk mengubah AD/ART tersebut.

"Ini semua bisa dibicarakan, pengambil keputusan tertinggi ada di Munas. Jangankan itu, masalah ketua umum, jangankan itu, AD/ART saja bisa diubah," ujar Idrus.

"Artinya tertinggi, betul itu (Munas), bagaimana Golkar ke depan, nasibnya ada di Munas sebagai lembaga tertinggi tertentu," sambungnya.

Dalam AD/ART Partai Golkar, terdapat tujuh syarat menjadi calon ketua umum. Pertama, aktif terus-menerus menjadi anggota Partai Golkar sekurang-kurangnya lima tahun dan tidak pernah menjadi anggota partai politik lain.

Kedua, pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat pusat dan/atau sekurang-kurangnya pernah menjadi pengurus di tingkat provinsi. Ketiga, pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan kader Partai Golkar.

Keempat, memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela (PD2LT). Kelima, memiliki kapabilitas dan akseptabilitas. Keenam, tidak pernah terlibat Gerakan 30 S/PKI. Terakhir, bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerja sama secara kolektif dalam Partai Golkar.

Diketahui, Partai Golkar terakhir menggelar Munas pada awal Desember 2019. Forum tertinggi partai berlambang pohon beringin itu memutuskan Airlangga Hartarto menjadi ketua umum Partai Golkar periode 2019-2024.

Artinya, Partai Golkar akan kembali menggelar Munas untuk memilih ketua umum pada Desember 2024. Jika merujuk pada waktu diselenggarakannya Munas penunjukkan Airlangga pada Desember 2019.

Adapun, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sudah pernah memberikan tanggapannya soal isu Presiden Jokowi akan bergabung ke Partai Golkar. Menurut Airlangga, Jokowi merupakan tokoh nasional, sehingga ia menyambut baik jika Jokowi akan masuk ke partai berlambang pohon beringin itu.

"Baik, bagus-bagus saja. Pak Jokowi kan tokoh nasional, milik semua partai," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Saat ditanya apakah Jokowi saat ini masih menjadi kader PDIP, Airlangga tak menjawab jelas. Ia hanya menyebut bahwa sebagai seorang tokoh nasional, Jokowi dimiliki oleh semua partai.

"Seperti yang saya katakan tokoh nasional, dimiliki semua partai," ujarnya.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto pada Kamis (7/3/2024), menanggapi isu yang menyebut Presiden Jokowi akan berlabuh ke Partai Golkar. Ia pun menyebut pihaknya melakukan stelsel aktif.

Dalam kaitannya dengan kewarganegaraan, stelsel aktif adalah seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara (naturalisasi biasa). Sedangkan stelsel pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan sutu tindakan hukum tertentu (naturalisasi Istimewa).

"Ya kami kan stelselnya aktif, seseorang kalau cocok bisa masuk," ujar Hasto di Kompleks Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024).

Kemudian, Hasto menyinggung adanya permintaan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode dari Jokowi. Namun PDIP tegas menolaknya, karena permintaan tersebut tak sesuai dengan konstitusi.

"Kalau kemudian nggak cocok karena perpanjangan permintaan tiga periode nggak dipenuhi, itu stelsel aktif dan itu konstitusi kita mengatur keanggotaan, itu stelsel aktif," ujar Hasto.

Di samping itu, ia menyindir Jokowi bahwa jati diri seseorang dinilai dari konsistensinya. Dalam hal ini adalah pilihannya terhadap partai politik.

"Secara normatif memang seseorang itu bebas menentukan pilihannya secara merdeka, tetapi rakyat juga akan tahu mana yang kemudian membesarkan, mana yang kemudian menggunakan cara-cara pragmatis demi kekuasaan," ujar Hasto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika