Palestina Kecam Perampasan Lahan Terbaru Israel di Tepi Barat

Langkah Israel ini merupakan perampasan tanah ilegal terbesar.

AP
Aktivis sayap kanan Israel dari Gerakan Pemukiman Nachala mendirikan bangunan sementara sebagai bagian dari protes yang menyerukan pendirian pemukiman Yahudi baru di Tepi Barat yang diduduki, di Habima Square di Tel Aviv, 12 Juli 2022. Mahkamah Agung Israel pada hari Rabu 27 Juli 2022, telah membuka jalan bagi penduduk pos terdepan permukiman Yahudi Tepi Barat Mitzpe Kramim untuk tetap tinggal di rumah mereka, membatalkan perintah penggusuran sebelumnya yang menetapkan bahwa tanah tersebut telah dibeli secara ilegal. Warga Palestina khawatir ini bisa menjadi preseden untuk perselisihan di masa depan atas permukiman Yahudi yang dibangun di atas tanah Palestina milik pribadi.
Rep: Lintar Satria Red: Setyanavidita livicansera

REPUBLIKA.CO.ID, TEPI BERAT -- Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich yang mengumumkan akan membangun lebih banyak pemukiman ilegal di Auja, daerah pendudukan Tepi Barat. Dikutip dari Aljazirah, Ahad (31/3/2024) dalam pernyataannya kementerian mengatakan pemukim Yahudi melukai empat orang Palestina di daerah itu dengan memukuli mereka dengan kayu dan batu dan kemudian mencuri domba mereka.

Baca Juga


Kementerian mengatakan, Pemerintah Palestina melihat pengumuman Smotrich sebagai upaya Israel merebut seluruh tanah Palestina. Kementerian juga mengatakan kegagalan mengimplementasikan Resolusi 2334 Dewan Keamanan PBB di daerah pendudukan Israel akan merusak peluang solusi dua negara.

Sebelumnya Smotrich mengunggah video dirinya di Wadi Auja di daerah pendudukan Tepi Barat untuk mengumumkan "investasi yang belum pernah terjadi sebelumnya" untuk membangun lebih banyak pemukiman ilegal. Ia menyebutnya sebagai "respon Zionis yang tepat" atas serangan Palestina di Lembah Yordan yang melukai dua warga Israel pekan lalu.

Smotrich mengatakan, Israel sedang mensurvei wilayah tersebut untuk perluasan, mengevaluasi segala sesuatu termasuk sumber daya air. Hal ini terjadi beberapa hari setelah masyarakat internasional mengkritik Israel karena mendeklarasikan 800 hektar tanah di daerah pendudukan Tepi Barat sebagai wilayah milik negara Israel.

Langkah Israel ini merupakan perampasan tanah ilegal terbesar dalam tiga dekade. Di saat Israel menyakinkan warganya dan mencoba pulih dari beban keuangan akibat perang mematikan di Gaza dan meyakinkan warganya, Smotrich juga mengumumkan bisnis-bisnis di Eilat dan Tamar di Israel selatan dapat memperoleh kompensasi dari negara atas kerusakan yang diderita akibat perang.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler

UAH Usul Tambang Dikelola untuk Kesejahteraan Guru

Sosok Agus Gondrong, Mantan Kades Temanggung yang Unggul di Pilkada Lawan Penjabat

Jejak Kontroversi Effendi Simbolon Sebelum Dipecat PDIP, dari Dukung Prabowo Sampai RK

Ganjar Beberkan Alasan Mengapa PDIP Menang di Bali dan Jakarta, Tapi Babak Belur di Jateng

Menko PMK: Presiden Prabowo Ingin Pilkada Dievaluasi Agar Warga tak Dididik Politik Uang

Pemberontak Kuasai Bandara Aleppo, Suriah-Rusia Balas Lewat Serangan Udara

Bersama Philippine Women Association Tumbuhkan UMKM

Sabar, Jalan Menuju Keberuntungan

Begini Kronologi Remaja Bunuh Ayah dan Nenek di Jaksel, Ibunya Selamat Tapi Luka Berat

Barcelona Kalah Lagi, Kali Ini Dibungkam Las Palmas 1-2