Sindir Hasto Soal Jokowi Ingin Ambil Alih PDIP, Gerindra: Baiknya Dibicarakan di Internal
Gerindra menyebut apa yang disampaikan Hasto adalah masalah internal PDIP.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengaku heran dengan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto yang mengungkapkan isu internal partainya ke publik. Khususnya terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disebut ingin mengambil alih kursi kepemimpinan PDIP dari Megawati Soekarnoputri.
"Saya juga heran dengan isu-isu seperti itu. Karena sebenarnya kan itu masalah internal partai politik ya, yang sebaiknya dibicarakan di internal dan kemudian tidak diekspos ke publik," ujar Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/4/2024).
"Apapun itu kita berharap semua partai politik yang ada di Indonesia ini baik-baik saja dalam melakukan transisi kepemimpinan dengan mekanisme yang sudah diatur. Tentunya dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga masing-masing partai politik," sambungnya.
Sebelumnya, politikus senior PDIP, Andreas Hugo Pareira mengatakan bahwa ucapan Hasto Kristiyanto terkait Jokowi yang ingin menggeser Megawati dari posisi Ketua Umum PDIP bisa saja benar. Sebab Hasto sebagai Sekretaris Jenderal merupakan sosok yang sering bertemu dengan Megawati.
Posisi Ketua Umum PDIP dipandangnya sebagai salah satu posisi strategis di perpolitikan Indonesia. "Bahwa menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan tentu mempunyai posisi dan kedudukan yang penting di dalam pengambilan keputusan politik di dalam negeri ini, bukan hanya partai, tapi di republik ini," ujar Andreas di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/4/2024).
Diketahui, Hasto sebelumnya menceritakan ihwal Jokowi yang ingin mengambil alih kursi ketua umum PDIP dari Megawati. Upaya tersebut terjadi jauh sebelum pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Lanjutnya, ia menceritakan di kabinet Jokowi yang terdapat "menteri powerful" dan "menteri super powerful". Menteri powerful itulah yang ditugaskan untuk menjembatani Jokowi dengan Megawati.
Setelah itu, Jokowi juga menugaskan mantan menteri negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Ryaas Rasyid. Ryaas ditugaskan untuk membujuk Megawati agar posisi ketua umum PDIP diserahkan kepada Jokowi.
Menurutnya, upaya tersebut perlu diwaspadai semua pihak, tak hanya PDIP. Ia pun membandingkan Jokowi dengan Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto yang menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan. Presiden Jokowi telah menepis ucapan dari Hasto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika