Pemerintah Korsel Pertimbangkan Turunkan Kuota Sekolah Kedokteran

REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Pemerintah Korea Selatan kemungkinan besar akan menerima permintaan yang dibuat oleh pimpinan enam universitas nasional untuk menurunkan kuota pendaftaran sekolah kedokteran untuk tahun depan. Keenam universitas yang semuanya berlokasi di luar wilayah ibu kota, mengajukan permintaan tersebut pada Kamis (19/4) di tengah perselisihan yang sedang berlangsung antara pemerintah dan komunitas medis.

“Kami terbuka untuk (menyesuaikan) angka 2.000. Jika mereka memberikan pendapatnya kepada kami, tentu saja ada ruang untuk mempertimbangkannya secara positif,” kata seorang pejabat kepresidenan kepada Kantor Berita Yonhap, Jumat (19/4/2024).

Pemerintah berencana mengenai keputusan pemerintah untuk meningkatkan total penerimaan sekolah kedokteran sebanyak 2.000 mulai tahun depan. Sedangkan para dokter dengan keras menolak wacana tersebut dan alih-alih meminta pemerintah meningkatkan perlindungan bagi dokter.

Permintaan tersebut akan dibahas dalam pertemuan pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri Han Duck-soo pada Jumat malam. Pejabat itu menekankan perlunya mengambil keputusan cepat mengingat jadwal penerimaan universitas.

PM Han dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk mengumumkan hasil pertemuan tersebut pada konferensi pers hari ini.

Hal lain yang diharapkan akan dibahas dalam pertemuan tersebut mengenai penyesuaian kuota pendaftaran untuk tahun 2026 dan seterusnya karena pemerintah saat ini menyerukan penambahan 2.000 kursi setiap tahunnya.

Sebelumnya, sekitar 13.000 mahasiswa kedokteran berencana untuk secara kolektif meminta perintah pengadilan untuk menghentikan perluasan kuota penerimaan mahasiswa seiring pemogokan yang dilakukan oleh para dokter peserta pelatihan selama hampir dua bulan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh pengacara Lee Byeong-cheol yang mewakili para siswa pada Rabu (17/4).

Permintaan perintah pengadilan akan diajukan Senin depan oleh mahasiswa dari 32 sekolah kedokteran di luar Seoul untuk melawan rektor universitas.

Para mahasiswa tersebut meminta pengadilan untuk menghentikan revisi rencana penerimaan sekolah untuk meningkatkan kursi sekolah kedokteran dengan penambahan sebanyak 2.000 kuota penerimaan untuk universitas di seluruh negeri dengan 82 persen di antaranya berada di luar wilayah ibu kota.

Ikuti Whatsapp Channel Republika