Komisi I Minta Pemerintah Proaktif untuk Deeskalasi Konflik Timur Tengah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid meminta pemerintah proaktif dalam melakukan diplomasi demi hadirnya deeskalasi di Timur Tengah. Diplomasi tersebut sangat diperlukan, terutama setelah terjadinya konflik antara Iran dan Israel.

"Saya meminta Pemerintah RI untuk terlibat aktif diplomasi dalam deeskalasi konflik di Timur Tengah karena menjurus pada terjadinya Perang Dunia III yang akan merugikan seluruh umat manusia," ujar Meutya lewat keterangannya, Ahad (21/4/2024).

Diketahui, Iran menembakkan lebih dari 300 pesawat nirawak dan rudal ke arah Israel pada pada Sabtu (13/4/2024) malam. Tembakan tersebut sebagai balasan atas serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran pada 1 April 2024.

Meutya meminta agar Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memitigasi keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Palestina dan Iran. Serta wilayah-wilayah Timur Tengah lainnya yang berkonflik.

"Saya meminta Kemlu juga untuk memitigasi keselamatan WNI di semua wilayah yang tengah berkonflik dan sekitarnya, di Palestina, Iran, dan lain-lain," ujar Meutya.

Pemerintah Indonesia juga dimintanya turun tangan dalam mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi. Agar semua pihak menghentikan serangan, termasuk serangan yang dilancarkan Israel ke Gaza.

"Sejauh ini DK PBB telah gagal mengemban mandat menghentikan perang Israel-Hamas di Gaza serta perang Rusia-Ukraina. DK PBB perlu bekerja lebih keras meredam gejolak baru yang akan timbul," ujar politikus Partai Golkar itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika