Pengamat: Justru Jika PKS-PDIP Jadi Oposisi Bakal Jadi Keuntungan Prabowo-Gibran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dosen Ilmu Politik & International Studies Universitas Paramadina yang juga Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam mengatakan ada keuntungan yang diperoleh Pemerintahan Prabowo-Gibran jika PDIP dan PKS menjadi oposisi. 

"(Hingga saat ini) setidaknya ada dua partai yang belum terbuka pintu komunikasi untuk bergabung ke pemerintahan, yakni PKS dan PDIP. Jika PKS dan PDIP menjadi kekuatan oposisi, maka hal itu akan menguntungkan pemerintahan Prabowo-Gibran. Karena PDIP dan PKS ibarat air dan minyak, basis ideologinya sangat berbeda bahkan bertolak belakang," kata Khoirul dalam keterangannya, dikutip Jumat (26/4/2024). 

Khoirul mengungkapkan bahwa PKS dan PDIP merupakan dua partai politik besar yang paling berpeluang untuk menjadi oposisi bagi Pemerintahan Prabowo-Gibran lima hari ke depan. 

"Kedua partai itu memang berpeluang bisa memainkan peran kritis dalam konteks kebijakan publik, namun akan kesulitan untuk membangun gerakan politik oposisional yang solid dan memadai karena ada akar faksinalisme akut akibat perbedaan ideologi," tuturnya. 

Khoirul menjelaskan, paska penetapan pemenang Pilpres oleh KPU RI pada Rabu (24/4/2024) lalu mendorong terjadinya perubahan peta politik dan tentunya memberikan legitimasi politik dan konstitusional kepada Prabowo-Gibran dalam menyiapkan pemerintahan barunya. 

Dia menyebut, untuk memperkuat kekuatan, Prabowo-Gibran perlu menggandeng partai-partai yang bisa diajak kerjasama, seperti PKB dan Partai Nasdem. Sebagaimana diketahui, PKB dan Partai Nasdem sudah mendeklarasikan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Kehadiran PKB dan Partai Nasdem, lanjut Khoirul, akan memberikan kekuatan politik di parlemen. Menurutnya, pendekatan Prabowo dengan Nasdem dan PKB akan menggebapkan kekuatan politik pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi sekitar 70 persen kekuatan parlemen.

Jumlah itu dinilai sudah lebih dari cukup untuk sebuah pemerintahan dengan sistem presidensial yang berada di tengah sistem multipartai. Di samping adanya perkoalisian, Khoirul pun menyebut perlunya partai politik yang berada di posisi oposisi. 

"Pemerintahan Prabowo-Gibran hendaknya tetap membuka ruang bagi hadirnya kekuatan oposisi yang memadai, untuk menjaga cheking and balancing system dalam mekanisme demokrasi dan tata kelola pemerintahan," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika