Menlu Inggris: Permukiman Ilegal Israel Jadi Batu Sandungan Penyelesaian Konflik

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron menegaskan bahwa permukiman ilegal yang didirikan Israel di Tepi Barat merupakan batu sandungan dalam upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina dan terwujudnya negara Palestina. Ia mengatakan, pemukiman ilegal tersebut berdampak buruk terhadap kelangsungan negara Palestina.

"Pembangunan pemukiman Israel di Tepi Barat, secara teknis, menyebabkan semakin sulitnya negara Palestina terwujud, dan kita harus pikirkan hal ini," ucap Cameron dalam sebuah sesi sidang komite hubungan internasional dan pertahanan majelis tinggi Parlemen Inggris, Dewan Bangsawan (House of Lords) pada Selasa (30/4/2024).

Hal tersebut disampaikannya untuk menanggapi pertanyaan mengenai laporan komite majelis tinggi tersebut yang dikeluarkan tujuh tahun lalu terkait kemungkinan terwujudnya solusi dua negara "semakin mustahil dilaksanakan" dan tidak lagi layak untuk kedua pihak berkonflik. Cameron juga mengatakan, meski pengakuan internasional penting dan memberi harapan kepada rakyat Palestina, aspek-aspek lain yang membuat negara Palestina dapat berdiri juga harus diperhatikan.

"Kita perlu memerhatikan hal-hal yang menjadi unsur terbentuknya negara, yang termasuk pemerintah dan kemampuan memerintahnya," ucap Cameron.

Sementara itu, Cameron juga menegaskan bahwa perdamaian jangka panjang dan stabilitas keamanan di Timur Tengah tidak akan terwujud selama masalah Palestina tak kunjung diselesaikan. Masalah Palestina tetap harus ditangani walaupun ada upaya mewujudkan perdamaian dengan pemulihan hubungan antara negara-negara Arab dengan Israel, seperti yang terjadi antara Arab Saudi dengan Israel.

"Namun, upaya tersebut juga harus mencakup pendirian negara Palestina dan langkah-langkah untuk mewujudkannya," ucap dia.

Terkait situasi di Jalur Gaza saat ini, agresi Israel yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023 telah membunuh lebih dari 34 ribu rakyat Palestina. Cameron pun menyatakan prihatin atas jatuhnya korban jiwa.

"Tentu saja, situasi di Jalur Gaza amat mengkhawatirkan, dan jatuhnya korban jiwa amat disesali," kata Menlu Inggris.

Selain itu, Cameron menyatakan bahwa terkait keberlanjutan pendanaan Inggris terhadap badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, pihaknya akan terlebih dahulu menunggu hasil penyelidikan berjalan sebelum membuat keputusan apapun. Semua negara, kecuali Inggris, Austria, dan Swiss, melanjutkan pendanaan ke UNRWA, menurut Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini pada Selasa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika