Jajak Pendapat: Partai Oposisi Inggris Jauh Lebih Unggul dari Partai Berkuasa
Partai Buruh semakin unggul dari Partai Konservatif.
REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Berdasarkan jajak pendapat YouGov untuk surat kabar Times, Partai Buruh semakin unggul dari Partai Konservatif yang berkuasa. Partai oposisi itu unggul 30 poin.
Menurut Times, Kamis (9/5/2024) jajak pendapat menjelang pemilihan umum tahun ini menemukan 48 persen responden mendukung Partai Buruh sementara Partai Konservatif hanya 18 persen. Proyeksi terburuk Rishi Sunak sejak ia menjabat sebagai perdana menteri 18 bulan yang lalu dan kesenjangan terlebar sejak Oktober 2022.
Ketika dukungan pada Partai Konservatif ambruk beberapa pekan usai krisis keuangan yang disebabkan anggaran mini mantan Perdana Menteri Liz Truss. Jajak pendapat yang dipublikasikan the Times ini merupakan survei pertama sejak pemilihan umum daerah dan walikota pekan lalu. Di mana Partai Konservatif mengalami kekalahan telak.
Jajak pendapat YouGov dan Times dipublikasikan 2 Mei 2024, menemukan Partai Buruh unggul 26 poin. Hasil survei menjelang pemilihan umum konsisten menunjukkan Partai Buruh unggul 20 poin lebih dari Partai Konservatif.
Sunak mengatakan ia akan menyerukan pemilihan umum pada paruh kedua tahun ini. Partai Konservatif sudah berada di pemerintahan sejak 2010 entah sebagai koalisi atau berkuasa sendiri.
Kekuasaan Partai Konservatif selama sepuluh tahun itu ditandai keluarnya Inggris dari Uni Eropa dan skandal penanganan krisis pandemi Covid-19. Sepanjang sepuluh tahun itu Inggris memiliki lima perdana menteri yang berbeda.
Lembaga think-tank National Institute of Economic and Social Research (NIESR) mengatakan pemenang pemilihan umum Inggris tahun ini perlu menghapus aturan-aturan anggaran yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan tidak dapat dipenuhi tanpa menaikan pajak.
Sunak dan menteri keuangannya Jeremy Hunt sedang mengejar target untuk menurunkan utang publik sebagai bagian dari produk domestik bruto pada tahun 2028-29. Partai Buruh mengatakan mereka akan mempertahankan peraturan ini untuk menunjukkan cengkeramannya pada keuangan publik.
Menurut NIESR target Sunak menghambat investasi publik yang merupakan kunci pertumbuhan jangka panjang dan memperbaiki masalah-masalah ketidaksetaraan. Wakil Direktur NIESR Stephen Millard mengatakan pertumbuhan ekonomi kemungkinan besar akan terhenti di sekitar satu persen per tahun.
Menurut NIESR tanpa menaikkan pajak atau membuat peraturan fiskal yang lebih fleksibel hal ini akan menyulitkan Inggris berinvestasi di infrastruktur dan transisi menuju nol emisi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika