Saat Negara Lain Mengecam Zionis, DPR AS Sahkan UU Bantuan Keamanan Israel

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON  -- Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Dukungan Bantuan Keamanan Israel pada Kamis, yang dirancang untuk menekan Presiden Joe Biden agar mengirimkan senjata ke Israel.

Keputusan tersebut disetujui dengan suara 224 berbanding 187. Hasil ini diperkirakan akan diajukan ke Senat ketika para pemimpin partai bersumpah untuk tidak mempertimbangkannya sama sekali.

RUU yang dipimpin Partai Republik tersebut muncul setelah Biden mengatakan kepada CNN minggu lalu bahwa dia menangguhkan pengiriman senjata ke Israel di tengah kekhawatiran mengenai serangan ke kota Rafah, Gaza selatan, di mana 1,5 juta pengungsi Palestina mencari perlindungan dari serangan Israel.

RUU tersebut menetapkan bahwa dana federal tidak boleh digunakan untuk menahan, menghentikan, membalikkan atau membatalkan pengiriman barang-barang pertahanan atau layanan pertahanan ke Israel.

Selain itu, dana tersebut tidak boleh digunakan untuk membayar gaji pegawai Pentagon atau Departemen Luar Negeri yang bertindak membatasi pengiriman pertahanan ke Israel.

Sebelumnya pada hari itu, Ketua DPR Mike Johnson mendesak Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer untuk membawa undang-undang tersebut ke Senat untuk pemungutan suara.

Johnson juga mengkritik Biden karena tidak membela Israel meskipun AS menyatakan 'dukungan kuat' untuk Tel Aviv dan menuntut penghapusan kelompok perlawanan Palestina, Hamas. "Sekarang jelas bahwa Biden dan Schumer tak lagi membela Israel," katanya menambahkan.

Bulan lalu, Biden menandatangani paket bantuan luar negeri senilai $95 miliar (Rp 1.531,7 trilyun) yang mencakup $26 miliar (Rp 414,8 trilyun) untuk Israel.

Pemerintahannya memberi tahu Kongres pada hari Selasa tentang paket senjata baru senilai lebih dari $1 miliar (Rp16 triliun) termasuk $700 juta (Rp11.2 triliun) untuk amunisi tank, $500 juta (Rp7,9 triliun) untuk kendaraan taktis dan $60 juta (Rp957 miliar) untuk mortir, yang rencananya akan dikirimkan ke Israel. Demikian menurut laporan media.

Melayangkan surat

Tiga belas negara melayangkan surat pernyataan bersama untuk Israel yang memperingatkan serangan darat besar-besaran di kota paling selatan Gaza, Rafah, menurut laporan sejumlah media pada Jumat.

Surat pernyataan bersama yang ditandatangani menteri luar negeri dari 13 negara tersebut dan dikirim ke pemerintah Israel pada Rabu.

Dalam surat itu Israel didesak agar memberikan akses bantuan kemanusiaan bebas hambatan ke wilayah Palestina yang terkepung.

Surat itu ditandatangani negara-negara G7 Kanada, Jerman, Prancis, Italia, Jepang dan Britania Raya, serta Australia, Denmark, Finlandia, Belanda, Selandia Baru, Korea Selatan dan Swedia, lapor harian Jerman Suddeutsche Zeitung.

Melalui surat setebal empat halaman itu, para menteri luar negeri menegaskan kembali dukungan mereka terhadap hak Israel untuk membela diri melawan kelompok Palestina Hamas.

Mereka juga memperingatkan terhadap serangan militer besar-besaran di Kota Rafah dan menekankan bahwa aksi tersebut akan menimbulkan dampak "bencana" terhadap warga sipil.

Para menteri luar negeri itu juga menggarisbawahi bahwa pemerintah Israel harus melakukan segala daya mereka untuk meringankan krisis kemanusiaan yang menghancurkan dan memburuk di Jalur Gaza.

Lebih lanjut, mereka juga menuntut agar Israel membuka semua penyeberangan perbatasan, termasuk penyeberangan Rafah, untuk memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan bagi warga sipil Palestina.

Surat itu juga meminta otoritas Israel agar memberikan akses kepada organisasi bantuan internasional, serta badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) di Gaza, menjamin keselamatan pekerja dan personel internasional serta memberikan izin yang memadai bagi pengemudi truk setempat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika