Ini Tiga Arahan Wapres agar Ekonomi Syariah di Papua Barat Daya Optimal
Wapres mendorong KDEKS Papua Barat Daya menata kelembagaan yang tepat.
REPUBLIKA.CO.ID, SORONG -- Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin memberikan tiga arahan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Papua Barat Daya agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh umat.
"Pertama, perkuat kelembagaan dan sinergi multipihak," kata Wapres dalam sambutannya saat acara pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Papua Barat Daya di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis.
Wapres mendorong KDEKS Papua Barat Daya menata kelembagaan yang tepat demi membangun tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efisien, profesional, dan berintegritas.
"KDEKS agar secepatnya mulai bekerja, menyusun, dan menyinergikan program ekonomi dan keuangan syariah dengan berbagai program peningkatan kesejahteraan, khususnya pengentasan kemiskinan ekstrem dan stunting," katanya.
Selain itu, kata Wapres, kembangkan program sesuai potensi dan kearifan lokal seperti kemajemukan etnis Papua Barat Daya dapat menjadi aset penting pendorong pembangunan ekonomi inklusif.
"Untuk itu, pastikan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah merangkul semua pihak dan kalangan seperti kaum muda dan perempuan, tokoh agama dan adat, akademisi, filantropi, BUMD, sektor swasta serta masyarakat luas," ujar Wapres.
Wapres juga meminta keberlanjutan program KDEKS dijaga dengan menyelaraskan dan mengakomodasikan tema ekonomi dan keuangan syariah ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan panjang.
Selanjutnya kedua, kembangkan potensi sektor industri halal daerah agar berkontribusi pada keuangan syariah nasional.
Wapres pun mengharapkan daya tarik wisata alam dan bahari bagi wisatawan Muslim di Papua Barat Daya ditingkatkan, baik domestik maupun mancanegara dengan menyediakan tempat ibadah dan makanan halal.
"Jadi, wisata yang ramah Muslim itu bukan di-syariahkan wisatanya bukan, tetapi layanannya jadi bukan dijadikan wisata Muslim syariah. Wisatanya tetap tetapi di situ ada layanan syariahnya ada makanan halal, ada juga tempat ibadah," ujar Wapres.
Ia juga meminta pengembangan UMKM halal, termasuk potensi ekspor UMKM kriya, pertanian, dan kelautan terus didorong.
"Hal ini perlu didukung dengan kemudahan perizinan usaha dan fasilitasi sertifikasi halal dari hulu ke hilir, termasuk peningkatan fasilitasi self-declare," katanya.
Wapres juga mengharapkan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong dioptimalkan untuk menarik investasi baru dan menjadi pusat pengembangan ekonomi dan pintu ekspor industri halal di kawasan timur Indonesia.
Berikutnya ketiga, tingkatkan edukasi dan literasi masyarakat, serta persiapkan sumber daya manusia terampil di bidang ekonomi syariah.
"Intensifkan edukasi tentang manfaat ekonomi dan keuangan syariah serta praktikkan sebagai gaya hidup yang inklusif. Sosialisasikan program dan nilai kebaikan ekonomi syariah dengan jelas untuk menghindari multitafsir," ujar Wapres.
Kemudian, tingkatkan kualitas dan kuantitas SDM pelaku industri halal, bisnis dan kewirausahaan syariah, keuangan syariah, dan dana sosial syariah.
"SDM terampil dan ahli menjadi salah satu kunci peningkatan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah," ucap Wapres.
Ikuti Whatsapp Channel Republika