Sertifikat Tanah Gedung Sate dan Lapangan Gasibu Akhirnya Diterbitkan, Diserahkan AHY
Dari 136 sertifikat yang diserahkan, dua di antaranya diperuntukkan tempat ikonik
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG ----Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan 136 Sertifikat Tanah Elektronik bagi masyarakat dan pemerintah daerah (Pemda) se-Jawa Barat, di Gedung Sate, Bandung. Dari 136 sertifikat yang diserahkan, dua di antaranya diperuntukkan bagi tempat ikonik di Bandung yaitu Gedung Sate dan Lapangan Gasibu.
Terbitnya Sertifikat Tanah Elektronik bagi aset pemerintah ini disebut AHY menjadi bukti sinergi dan kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dengan kementerian/lembaga lain berjalan dengan baik. "Ini adalah upaya yang tidak mudah dan hasil kerja keras kita semuanya. Karena itu kami mohon, mari kita lanjutkan sinergi dan kolaborasi ini, mudah-mudahan ke depan pengelolaan agraria dan tata ruang kita semakin baik," ujar AHY dalam keterangan pers pada Selasa (11/6/2024).
AHY berharap dengan sinergi dan kolaborasi yang apik dapat mewujudkan pendaftaran 120 juta bidang tanah di akhir tahun 2024. "Kita kejar juga secara paralel untuk sertipikasinya, Alhamdulillah saat ini sudah mencapai lebih dari 113 juta bidang tanah terdaftar," kata AHY.
AHY menekankan pendaftaran bidang tanah menjadi suatu hal fundamental. Sebab, di samping menghadirkan legalisasi aset untuk masyarakat, pendaftaran tanah yang menjadi bagian dari reforma agraria ini juga dapat menata akses ekonomi bagi masyarakat. "Kita berupaya untuk melakukan redistribusi tanah dan tanah tersebut juga harus produktif untuk bisa menghadirkan nilai ekonomi yang lebih baik lagi," katanya.
AHY mengingatkan penambahan nilai ekonomi menjadi dampak positif dari terdaftarnya bidang tanah. AHY mengungkapkan penambahan nilai ekonomi sejak program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTAL) dijalankan tahun 2017 lalu hingga saat ini telah mencapai lebih dari Rp6.519 triliun. "Bagi negara ini sangat berarti, baik berupa PPh, BPHTB, PNBP maupun Hak Tanggungan. Dan khusus di Provinsi Jawa Barat tahun 2023 saja penambahan nilai ekonominya mencapai Rp164,9 triliun. Ini juga sesuatu yang luar biasa," kata AHY.
Sebagai informasi, sertifikat yang diserahkan kali ini antara lain untuk aset milik Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Kota Bandung, BBWS, PT KAI, dan masyarakat Jawa Barat.
Hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar beserta jajaran. Hadir pula, Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin serta Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat; dan jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika