Italia Puji Paket Sanksi Baru Uni Eropa Terhadap Rusia

REPUBLIKA.CO.ID, ROMA—Italia pada Senin (4/6/2024) mengapresiasi keputusan Uni Eropa (EU) yang memasukkan langkah yang memungkinkan perusahaan-perusahaan Eropa yang beroperasi di Rusia untuk mengajukan tuntutan hukum ke pengadilan nasional Eropa.

Paket sanksi ke-14 yang salah satunya berisi langkah yang memungkinkan perusahaan-perusahaan Eropa untuk mengajukan tuntutan hukum ke pengadilan nasional Eropa untuk meminta ganti rugi tersebut merupakan langkah penting dalam membela kepentingan bisnis Eropa di Rusia.

"Keputusan yang diambil Uni Eropa hari ini didukung oleh Italia dan ini sangat penting agar semua perusahaan Eropa dan Italia yang beroperasi di Rusia terkena tindakan hukum," kata Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani di sela-sela pertemuan Dewan Eropa di Luksemburg.

"Hari ini, prinsip yang menyatakan bahwa perusahaan (Uni Eropa) dapat menempuh jalur hukum untuk mencari kompensasi atas kemungkinan tindakan pembalasan (oleh Rusia) telah diperkenalkan. Kami menyetujui dasar hukum dan prinsip bahwa perusahaan-perusahaan ini dapat mengajukan tuntutan hukum untuk meminta ganti rugi," ujarnya.

Tajani mengatakan bahwa sekarang perusahaan-perusahaan Uni Eropa dapat meminta ganti rugi jika ada tuntutan hukum yang diajukan oleh entitas yang dikendalikan Rusia atau mengenai kontrak atau transaksi yang terkena dampak tindakan Eropa.

Dia menambahkan bahwa langkah-langkah baru ini juga berlaku untuk kasus-kasus di mana perusahaan-perusahaan Uni Eropa dapat meminta ganti rugi dalam kasus-kasus di mana Moskow mengganti manajemen mereka di negara tersebut dengan pemerintahan sementara Rusia.

Dia juga mencatat bahwa cara mendanai kompensasi yang diminta oleh perusahaan-perusahaan tersebut akan ditentukan pada tahap selanjutnya. Italia memiliki kepentingan dalam masalah ini karena dua perusahaan Italia, Ariston dan UniCredit, telah menjadi sasaran pencabutan manajemen atau denda oleh Rusia.

Italia menganggap hal tersebut sebagai pembalasan atas keputusan Barat mengenai sanksi atau penggunaan aset Rusia untuk membiayai pertahanan Ukraina dalam perang melawan RUSIA.

Dewan Uni Eropa mengumumkan paket sanksi ke-14 yang berisi langkah pembatasan ekonomi terhadap Rusia, Senin (24/6/2024).

Menurut pernyataan resmi...

Menurut pernyataan resmi Dewan Uni Eropa, langkah tersebut dirancang untuk menargetkan sektor ekonomi Rusia yang bernilai tinggi, seperti energi, keuangan dan perdagangan dan menjadikannya semakin sulit untuk menghindari sanksi Uni Eropa.

Perwakilan Tinggi Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Uni Eropa, Josep Borrell, mengatakan bahwa paket sanksi ke-14 menunjukkan kesatuan Uni Eropa dalam mendukung Ukraina.

Selain itu, paket sanksi itu juga berupaya membatasi aktivitas kriminal Rusia terhadap Ukraina, termasuk upaya menghindari tindakan Uni Eropa, kata Borrell.

“Sanksi kami telah melemahkan perekonomian Rusia secara signifikan dan menghalangi Putin mencapai rencananya untuk menghancurkan Ukraina, meskipun dia masih melanjutkan agresi ilegal yang menargetkan warga sipil dan infrastruktur sipil,” ujar Borrell.

Salah satu isi dari paket sanksi ke-14 itu adalah memberikan perlindungan untuk operator perusahaan dari negara-negara Uni Eropa.

Paket itu memungkinkan operator Uni Eropa untuk mengklaim kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh perusahaan-perusahaan Rusia akibat penerapan sanksi dan pengambilalihan.

Hal tersebut juga menciptakan instrumen untuk menyusun daftar perusahaan yang dilarang bertransaksi karena mencampuri arbitrase dan kompetensi pengadilan.

Dalam bidang energi, Uni Eropa akan melarang layanan pemuatan ulang LNG Rusia di wilayah Uni Eropa untuk tujuan operasi transshipment ke negara ketiga.

Hal tersebut mencakup transfer kapal-ke-kapal dan transfer kapal-ke-pantai, serta operasi pemuatan ulang, dan tidak mempengaruhi impor tetapi hanya mengekspor kembali ke negara ketiga melalui Uni Eropa.

Selain itu, Uni Eropa juga melengkapi diri mereka dengan alat tambahan untuk menindak tindakan pengelakan.

Perusahaan induk Uni Eropa akan diminta untuk melakukan upaya terbaik mereka untuk memastikan bahwa anak perusahaan mereka di negara ketiga tidak mengambil bagian dalam kegiatan apa pun yang mengakibatkan dampak yang ingin dicegah oleh sanksi tersebut.

Diputuskan juga bahwa operator Uni Eropa yang menjual barang-barang perang tersebut ke negara-negara ketiga perlu menerapkan mekanisme uji tuntas yang mampu mengidentifikasi dan menilai risiko re-ekspor ke Rusia dan melakukan mitigasi.

Operator Uni Eropa yang mentransfer pengetahuan industri untuk produksi barang medan perang ke mitra komersial negara ketiga harus memasukkan ketentuan kontrak untuk memastikan bahwa pengetahuan tersebut tidak akan digunakan untuk barang yang ditujukan ke Rusia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika