Kritik Peran AS di Genosida Gaza, 12 Anak Buah Joe Biden Mundur

AS dituding terlibat genosida di Gaza.

EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS
Demonstran pro-Palestina berunjuk rasa memprotes dukungan Amerika Serikat terhadap Israel di luar Gedung Putih, Washington DC, Selasa (28/5/2024).
Red: Fitriyan Zamzami

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Sebanyak 12 pejabat mengundurkan diri dari pemerintahan Biden. Mereka mengeluarkan pernyataan bersama yang mengkritik pemerintah AS atas kegagalan kebijakannya dalam menanggapi perang Israel di Gaza.

“Baik dalam pelayanan sipil, dinas luar negeri, angkatan bersenjata, atau sebagai pejabat politik, masing-masing dari kami telah bersumpah untuk melindungi dan membela Konstitusi Amerika Serikat,” bunyi pernyataan itu dilansir Aljazirah, Rabu (3/7/2024).

“Dan saat bangsa kita merayakan Hari Kemerdekaannya, masing-masing dari kami diingatkan bahwa kita mengundurkan diri dari pemerintah bukan untuk membatalkan sumpah tersebut tetapi untuk terus menaatinya; bukan untuk mengakhiri komitmen kami terhadap layanan tetapi untuk memperluasnya”.

Pernyataan itu diposting oleh Tariq Habash, mantan staf Departemen Pendidikan dan orang pertama yang ditunjuk secara politik di pemerintahan Biden yang mengundurkan diri secara terbuka pada Januari karena kebijakan AS terkait perang Israel di Gaza.

Pengunduran diri terbaru diumumkan pada Selasa oleh pejabat Departemen Dalam Negeri AS Maryam Hassanein. Ia mengkritik pemerintahan Biden karena mendanai dan memungkinkan “genosida Israel terhadap warga Palestina”.

Surat terbuka yang ditulis oleh 12 pejabat yang secara terbuka mengundurkan diri dari pemerintahan Biden atas perang di Gaza menuduh pemerintah AS “terlibat dalam pembunuhan” warga Palestina.

“Kedok diplomatik Amerika, dan aliran senjata yang terus menerus ke Israel, telah memastikan keterlibatan kami yang tidak dapat disangkal dalam pembunuhan dan kelaparan terhadap penduduk Palestina yang terkepung di Gaza,” kata mantan pejabat tersebut dalam surat bersama mereka.

Para mantan staf juga mendesak AS untuk menggunakan “pengaruh yang diperlukan dan tersedia” untuk mengakhiri perang, memastikan pembebasan tawanan Israel di Gaza dan tahanan Palestina di Israel, dan mendanai “perluasan bantuan kemanusiaan segera”.

 

Sebelumnya,keterlibatan pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Joe Biden dalam genosida di Gaza makin terkuak. Laporan terbaru, AS mengirimkan sejumlah besar amunisi ke Israel, termasuk lebih dari 10.000 bom seberat 1 ton yang sangat merusak dan ribuan rudal Hellfire, sejak dimulainya perang di Gaza, kata dua pejabat AS. 

Antara dimulainya perang pada bulan Oktober lalu dan beberapa hari terakhir, Amerika Serikat telah mengirimkan setidaknya 14.000 bom MK-84 seberat 1 ton, 6.500 bom seberat 226 kg, 3.000 rudal udara-ke-darat berpemandu presisi Hellfire, 1.000 penghancur bunker, 2.600 bom berdiameter kecil yang dijatuhkan dari udara, dan amunisi lainnya. Hal ini dilansir Reuters mengutip para pejabat yang tidak berwenang untuk berbicara di depan umum.

Meskipun para pejabat tidak memberikan rincian waktu pengiriman tersebut, namun jumlah totalnya menunjukkan bahwa tidak ada penurunan yang signifikan dalam dukungan militer AS kepada sekutunya, meskipun ada seruan internasional untuk membatasi pasokan senjata dan keputusan pemerintah baru-baru ini untuk menghentikan pengiriman senjata.

Bagaimana AS TErlibat Genosida di Gaza? - (Republika)

Para ahli mengatakan isi kiriman tersebut tampaknya konsisten dengan apa yang dibutuhkan Israel untuk mengisi kembali pasokan yang digunakan dalam kampanye militer intensif selama delapan bulan di  Gaza, yang diluncurkan setelah serangan militan Hamas Palestina pada 7 Oktober yang menewaskan 1.200 orang dan menculik 250 orang lainnya. sandera, menurut penghitungan Israel.

Artinya, bisa dipastikan bahwa bom-bom AS tersebut digunakan Israel untuk membombardir Gaza dan menimbulkan korban jiwa yang kini mendekati 38 ribu jiwa, kebanyakan perempuan dan anak-anak. Bom-bom AS juga meratakan hampir seluruh Jalur Gaza dan menimbulkan krisis kemanusiaan tak terperi.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler