Kontrak Mau Habis, Pupuk Indonesia Tetap Lakukan Salurkan Pupuk Bersubsidi
Kontrak pertama senilai Rp 26,7 triliun akan habis pada Juli 2024.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menegaskan Pupuk Indonesia akan terus menyalurkan pupuk bersubsidi. Hal ini bentuk komitmen perusahaan melindungi petani dalam menjalani musim tanam, meskipun kontrak pertama senilai Rp 26,7 triliun akan habis pada Juli 2024.
"Proses administratif penambahan anggaran yang masih berjalan membuat Kementerian Pertanian (Kementan) belum bisa merampungkan finalisasi kontrak subsidi pupuk dengan Pupuk Indonesia," ujar Rahmad dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (19/7/2024).
Rahmad mengatakan kontrak penyaluran alokasi subsidi pertama dengan volume sebesar 4,7 juta ton akan selesai pada Juli 2024. Pemerintah, melalui Kepmentan Nomor 249 Tahun 2024, ucap Rahmad telah meningkatkan alokasi subsidi pupuk yang tadinya 4,7 ton menjadi sebesar 9,55 juta ton atau senilai Rp 54 triliun untuk tahun ini.
Menurut Rahmad, langkah ini bertujuan memastikan kebutuhan pupuk subsidi bagi para petani terpenuhi dan produktivitas pertanian dapat terus meningkat. Rahmad juga mengapresiasi upaya Menteri Pertanian (Mentan) yang langsung bergerak cepat dalam mengatasi kendala ini.
"Saya tahu persis Mentan all out langsung di hari yang sama saya laporkan, beliau langsung menelepon Presiden, Menteri Keuangan, dan sudah disepakati. Dari kesepakatan-kesepakatan tingkat menteri itu kemudian kami juga sudah diinstruksikan untuk tidak berhenti menyalurkan pupuk subsidi," ucap Rahmad.
Rahmad menyampaikan Pupuk Indonesia bersama Kementan dan pemerintah berkomitmen agar penyaluran pupuk terus berjalan mengikuti Permentan. Rahmad mengatakan hal ini bagian komitmen bersama antara Pupuk Indonesia dan pemerintah untuk melindungi petani dalam menjalani masa tanam tahun ini.
"Dengan adanya komitmen ini, diharapkan distribusi pupuk subsidi dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu, sehingga produktivitas pertanian nasional tetap terjaga," sambung Rahmad.
Rahmad menambahkan, pemerintah dan Pupuk Indonesia terus berupaya untuk menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan efisiensi penyaluran pupuk subsidi guna mendukung ketahanan pangan nasional. Hingga 12 Juli 2024, ucap Rahmad, Pupuk Indonesia telah menyalurkan sebanyak 3,41 juta ton pupuk subsidi.
"Saat ini, masih terdapat stok pupuk urea dan NPK sebesar 1,7 juta ton yang siap untuk disalurkan," kata Rahmad.
Ketua Umum KTNA Jawa Barat Otong Wiranta menyampaikan sosialisasi memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan pupuk bersubsidi. Otong mengatakan saat ini masih terdapat masalah-masalah penyaluran atau distribusi pupuk bersubsidi.
"Sosialisasi ini sangat penting untuk digencarkan kembali karena sampai saat ini masih banyak petani yang belum paham tata cara mendaftar sampai menebus pupuk subsidi,"
Otong menyampaikan sebanyak satu juta petani di wilayah Jawa Barat belum datang melakukan transaksi penebusan pupuk subsidi. Selain itu, regenerasi dan kualitas SDM petani juga memerlukan perhatian khusus.
"Lebih dari 65 persen petani di Jawa Barat merupakan lansia dan 37 persen dari total petani tingkat pendidikannya di bawah SD," kata Otong.
Ikuti Whatsapp Channel Republika