Analis Politik Kompak Nilai KIM Plus demi Satu Calon dan Jegal Anies di Pilgub Jakarta

REPUBLIKA.CO.ID,  Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), hingga Partai Nasdem berpotensi menjadi partai politik 'plus' alias tambahan untuk Koalisi Indonesia Maju (KIM) dalam Pilkada Jakarta 2024. Jika ketiga partai itu bergabung dengan KIM, kondisi politik di Pilkada Jakarta hanya akan menyisakan PDI Perjuangan.

"Kelihatannya KIM Plus itu skemanya, formatnya, memborong partai politik agar tidak ada lawan, biar bisa lawan kotak kosong," kata Ujang saat dihubungi di Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Menurutnya, keberadaan KIM Plus itu juga bertujuan untuk menggagalkan kesempatan bagi Anies Baswedan untuk maju kembali di Pilkada Jakarta. Sejauh ini, Anies sudah didukung oleh PKS dan Nasdem.

Meski PKS dan Nasdem sudah mendukung Anies, dua partai itu juga masih punya kemungkinan untuk bergabung dengan KIM. Alasannya, hal itu pun terjadi di Sumatera Utara setelah PKS menyatakan mendukung Bobby yang sebelumnya sudah diusung oleh partai-partai di KIM.

"Lalu di Jawa Timur juga PKS dukung Khofifah, di Banten juga PKS gabung," kata dia.

Direktur Riset dan Komunikasi Lembaga Survei KedaiKOPI Ibnu Dwi Cahyo pun menilai posisi Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta semakin terdesak dengan kehadiran KIM plus. Dia memprediksi, Nasdem dan PKB akan bergabung ke KIM dan menyisakan PKS sebagai satu-satunya pertai yang mendukung Anies di Pilkada Jakarta.

"Kondisi ini tentu tidak menguntungkan Anies dan bila terjadi, Ridwan Kamil (Cagub yang dicalonkan KIM plus) melawan kotak kosong di Jakarta," kata Ibnu Dwi Cahyo dalam siaran pers, Rabu.

Ibnu melanjutkan, untuk memperkuat mesin politik Anies dalam Pilkada Jakarta, PKS mempunyai peluang untuk berkoalisi dengan partai pemenang pemilu 2024 yakni PDIP. Koalisi inilah yang dianggap dapat menyelamatkan Anies ketika ingin melawan Ridwan Kamil yang didukung koalisi besar pemerintah.

"Tapi keduanya memang berbeda dari sisi ideologi. Namun jika PKS berkoalisi dengan PDIP untuk mengusung Anies, akan menjadi pembelajaran yang sangat baik bagi demokrasi kita saat ini," kata Ibnu.

Ketika dua partai tersebut sudah bergabung dan sepakat berada di belakang Anies, maka petahana Gubernur Jakarta itu akan menghadapi masalah lain yakni penentuan calon wakil gubernur. Ibnu melanjutkan untuk saat ini, PDIP dinilai belum punya sosok yang tepat untuk bersanding dengan Anies sebagai calon wakil gubernur Jakarta.

"Mungkin tantangan utamanya adalah siapa wakil Anies nanti. Tentu Ahok tidak bisa menjadi cawagub karena terbentur regulasi, yang melarang mantan gubernur maju pilkada sebagai cawagub,” kata Ibnu.

Senada dengan Ibnu, pengamat politik dan Direktur Survey and Polling Indonesia Igor Dirgantara mengatakan posisi cawagub yang mendampingi Anies akan jadi rebutan dua partai yakni PKS dan PDIP. Igor melihat PKS akan tetap bersikukuh menyandingkan Anies dan Sohibul Iman dalam Pilkada Jakarta.

Hal tersebut tentu akan sulit diterima PDIP lantaran partai besutan Megawati Soekarno Putri itu pasti ingin mencalonkan kadernya sebagai calon wakil gubernur. Padahal di satu sisi, Igor menilai PDIP belum mempunyai sosok yang tepat untuk menjadi calon wakil gubernur.

"Siapa yang mau dimajuin? Ahok? Ahok sudah pasti ada resistensi dari PKS yang justru ingin menduetkan Anies dengan Sohibul Iman. Kalau PKB juga tidak begitu menerima keinginan Ahok maju," kata Igor.

Igor menilai satu-satunya kader yang tepat dimajukan PDIP menjadi calon wakil gubernur Jakarta yakni Prasetyo Edi Marsudi yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Jakarta.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio memperkirakan pencalonan Ridwan Kamil yang akan diusung KIM bisa menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Partai penguasa, lanjut dia, tidak mau Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu maju di Pilkada Jakarta 2024.

"Kalau Anies tidak maju karena sudah diblok sama partai dan penguasa. Ya, Ridwan Kamil bisa melawan kotak kosong," kata Hendri.

Jika PDIP dan PKS bersatu mengusung Anies, menurut dia, ini bisa menyulitkan Ridwan Kamil menang di Jakarta. Namun, hal itu sulit terjadi karena adanya perbedaan gerbong secara politik maupun ideologi saat Pilkada 2017 dan Pilpres 2024.

Oleh karena itu, dia menyarankan pendukung Anies meniru cara Pro Jokowi (Projo) yang mendesak PDIP untuk mendukung Jokowi. "Kalau ini pendukung Anies memprovokasi PDIP dengan PKS," kata Hendri.

Sebelumnya pada Rabu (31/7/2024), Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan bahwa akan ada KIM Plus untuk Pilkada Jakarta. KIM Plus yang dimaksud yakni akan ada partai politik tambahan yang bergabung dengan KIM selain partai-partai yang telah berkoalisi untuk mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Dasco juga menyatakan bahwa KIM Plus telah sepakat untuk mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk maju sebagai bakal calon gubernur dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Jakarta 2024. Menurut Dasco, KIM Plus dibentuk untuk kemajuan Indonesia ke depannya.

"Ini dibentuk untuk kemajuan Indonesia ke depan, tidak hanya sebatas Pilkada," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Menurutnya saat ini kondisi politik Indonesia masih berada pada alam demokrasi. Sehingga dia pun tidak akan bisa melarang partai-partai lainnya untuk mengusung calon-calon tertentu.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto pun sebelumnya sudah memberi sinyal ada partai politik yang kemungkinan akan bergabung dalam gerbong KIM untuk Pilkada DKI Jakarta. Airlangga, saat ditemui selepas acara HUT Ke-46 Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) di Jakarta Jumat malam pekan lalu, menyebut gerbong itu sebagai KIM Plus.

“Ya kan sudah jelas kalau Jawa Barat begitu, berarti Jakarta siapa, apalagi Jakarta-nya KIM Plus,” kata Airlangga merespons pertanyaan wartawan soal perkembangan sikap Golkar terkait Pilkada di Jakarta.

Terkait pertanyaan itu, dia tak langsung menjawab bakal calon daerah yang didukung Golkar. Airlangga justru menjawab itu dengan menjelaskan pertemuan Golkar dan Gerindra, serta bakal calon gubernur yang diusung Gerindra di Jawa Barat, yaitu Dedi Mulyadi.

“Kita sudah (ada) perkembangan tadi pertemuan di Jawa Barat antara Partai Golkar, DPD Partai Golkar, dan juga DPD Partai Gerindra, kemudian ada juga pertemuan antara calon gubernur Jawa Barat, saudara Dedi Mulyadi, dengan pengurus Golkar juga antara lain wakil ketua, Pak Ade Ginanjar. Jadi, pembicaraan sudah sampai sana,” kata Airlangga.

Ikuti Whatsapp Channel Republika