Jusuf Hamka Yakin Pengunduran Diri Airlangga Bukan Keinginan Pribadi: Saya Tahu Banyak!

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi Partai Golkar Jusuf Hamka atau Babah Alun memutuskan untuk mengundurkan diri dari partainya pada Senin (12/8/2024). Langkah itu dilakukan usai Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan mundur dari jabatannya di partai berlogo pohon beringin itu.

Jusuf Hamka mengeklaim mengetahui kabar soal siapa pihak yang menyebabkan Airlangga mundur dari ketua umum DPP Golkar. "Oh denger banyak, i know to much, but i don't want talk to much (saya tahu banyak, tapi saya tidak mau bicara terlalu banyak)," kata Jusuf Hamka setelah menyerahkan surat pengunduran diri dari kepengurusan Partai Golkar di gedung DPP Partai Golkar, Senin (12/8/2024).

Pria yang akrab disapa Babah Alun itu lebih memilih untuk tidak berbicara soal itu lantaran dirinya tidak mau lagi mencampuri urusan internal Partai Golkar. Babah Alun pun sempat ditanyai soal beberapa nama, salah satunya Bahlil Lahadalia yang diisukan terlibat dalam mundurnya Airlangga.

Namun demikian, dia enggan menanggapi hal tersebut. Babah Alun hanya meyakini bahwa mundurnya Airlangga dari jabatan orang nomor satu di Golkar karena pengaruh dari pihak-pihak tertentu. "Kalaupun itu (mundur dari ketum Golkar) karena keinginan beliau pribadi, saya juga ragu," kata Babah Alun.

Jusuf menilai, Partai Golkar mencapai kejayaan sejak reformasi di bawah kepemimpinan Airlangga. Ia menyebutkan, Airlangga berhasil menaikkan perolehan suara partai secara nasional di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Jadi zaman reformasi sampai sekarang suara Golkar adalah suara yang paling prime saat dipegang oleh Pak Airlangga, naiknya 20 persen dari 85 kursi menjadi 102 kursi. Itu harus kita akui," kata dia.

Sebelumnya, Airlangga resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pemimpin partai. Hal tersebut disampaikan Airlangga melalui rekaman video yang diterima wartawan di Jakarta, pada Ahad. Dalam rekaman itu, Airlangga mengaku mundur untuk mempertahankan keutuhan Partai Golkar dan menjaga stabilitas selama transisi pemerintahan.

“Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar, dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar,” kata Airlangga.

Pertama dalam sejarah kepemimpinan Golkar sejak era reformasi.. baca di halaman selanjutnya.

Sejak era reformasi, Partai Golkar silih berganti dipimpin para tokoh penting. Periode 1998-2004, partai beringin di bawah komando Akbar Tandjung. Kemudia dilanjutkan Jusuf Kalla untuk periode 2004–2009.

Golkar kemudian dipimpin Aburizal Bakrie pada 2009–2014. Kemudian dari 2014-2016, terjadi dualisme antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Dari 2016-2017, Golkar dipimpin Setya Novanto. Setelah itu, Airlangga Hartarto memimpin Golkar sampai saat ini.

Dari semua ketua umum Partai Golkar sejak era reformasi tersebut, tak ada satupun yang pernah mengundurkan diri di tengah jalan. Setya Novanto saat itu terpaksa turun dari kursi ketua umum karena tersandung kasus korupsi.

Airlangga mengaku mundur untuk mempertahankan keutuhan Partai Golkar dan menjaga stabilitas selama transisi pemerintahan.

“Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan mengundurkan diri sebagai ketua umum Partai Golkar,” begitu kata Airlangga dalam siaran pers video yang diterima Republika di Jakarta, Ahad (11/8/2024).

Airlangga Hartarto menjadi ketua umum partai Golkar sejak 2017. Pada Musyawarah Nasional (Munas) 2019, menguatkan kembali dirinya untuk tetap menjadi ketua umum sampai 2024. Kepemimpinan Airlangga di partainya itu, rencananya akan berakhir pada Desember 2024 mendatang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika