Indonesia Masih Butuh 21.855 Unit SPKLU, ENTREV: Kolaborasi Lintas Sektor Diperlukan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian ESDM bersama seluruh stakeholder mentargetkan secara moderat adanya 21.855 unit SPKLU yang ada di Indonesia. Koordinasi lintas sektor dilakukan dalam FGD Penyusunan Konsep Roadmap SPKLU 2024-2030, Senin (12/8).

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu mengatakan Indonesia yang punya target memasifkan kendaraan listrik perlu memetakan SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) hingga 2030 mendatang.

Dengan konsumsi BBM yang sangat besar dan dampak negatif terhadap lingkungan, Jisman menegaskan bahwa percepatan pengembangan SPKLU harus menjadi prioritas untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik yang lebih luas di masyarakat.

"Kontribusi emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi mencapai 44 persen dari total emisi CO2, dan kita harus bergerak cepat untuk mengurangi angka ini," ujar Jisman.

Edi Srimulyanti, Direktur Retail dan Niaga PLN menjelaskan PLN siap dan berkomitmen menjalankan penugasan dari pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur ekosistem kendaraan listrik sesuai dengan Perpres 55 Tahun 2019 dan Permen ESDM 1 Tahun 2023.

Hingga Juli 2024, PLN telah berhasil menyediakan 1.615 unit SPKLU di berbagai lokasi strategis di seluruh Indonesia melalui kolaborasi dengan mitra. Ini mencakup berbagai jenis SPKLU berdasarkan kecepatan pengisian, seperti UFC (Ultra Fast Charging), FC (Fast Charging), MC (Medium Charging), dan SC (Slow Charging).

"PLN telah mengembangkan ekosistem kendaraan listrik terintegrasi melalui aplikasi PLN Mobile, yang mencakup layanan digital EV (EVDS) dan peningkatan infrastruktur seperti SPBKLU (Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum)," ujar Edi.

Pada tahun 2024, PLN bersama mitra berencana untuk menambah hampir dua kali lipat jumlah infrastruktur SPKLU dibandingkan tiga tahun terakhir, sebagai bagian dari upaya mendorong adopsi transportasi hijau di Indonesia.

National Project Manager ENTREV Boyke Lakaseru menilai Indonesia telah memperkuat komitmen dalam beralih ke kendaraan listrik dengan masifnya SPKLU. Kolaborasi seluruh pihak menjadi poin penting, apalagi SPKLU akan menjadi bisnis masa depan.

"Menurut saya, FGD kali ini sangat produktif. Partisipasi dari berbagai pihak, baik dari pemerintahan maupun non-pemerintahan, telah memperkaya diskusi dan memberikan berbagai sudut pandang yang penting. Saya melihat ini sebagai model awal yang baik, yang akan terus berkembang seiring dengan masukan-masukan yang telah diberikan, baik dari Kementerian Perindustrian, PLN, KLHK, maupun pihak swasta," ujar Boyke.

Boyke menambahkan bahwa ENTREV melihat acara ini sebagai langkah positif dalam membangun ekosistem bisnis yang lebih kuat di Indonesia.

"Sebagai bagian dari misi kami untuk membangun ekosistem bisnis yang solid, ENTREV melihat kesempatan ini sebagai momentum untuk mendorong perkembangan EV di Indonesia. Keterlibatan berbagai pihak, terutama dari sektor swasta, membuat saya optimis bahwa ekosistem EV di Indonesia akan semakin progresif dan signifikan," tambahnya.

Dengan komitmen ini, ENTREV berupaya untuk mendukung percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik yang tidak hanya akan berdampak positif pada lingkungan, tetapi juga akan memberikan dorongan signifikan terhadap ekonomi nasional.

“Kami akan terus bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa infrastruktur SPKLU tidak hanya berkembang di kota-kota besar seperti Jakarta, tetapi juga di daerah-daerah yang kurang padat, sehingga transisi ke kendaraan listrik dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.” kata Boyke.

Ikuti Whatsapp Channel Republika