Punya Background Pengusaha Tambang, Bahlil Janji tak Ada Konflik Kepentingan di KESDM

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nama Bahlil Lahadalia sering mendapat sorotan di era pemerintahaan Presiden Joko Widodo. Bahlil kerap diberi tugas dan wewenang krusial.

Teranyar, tokoh asal Papua itu diangkat menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode 2019-2024. Bahlil menggantikan peran Arifin Tasrif. Sebelumnya Arifin bertugas memimpin Kementerian ESDM selama empat tahun 10 bulan.

Tepatnya dari Oktober 2019 hingga Agustus 2024. Kamera dan pandangan khalayak tertuju pada Bahlil. Mampukah ia bekerja dengan sangat profesional di tempat barunya?

Awak media menanyakan itu  setelah prosesi serah terima jabatan di Kementerian ESDM, pada Senin (19/8/2024) siang WIB. Pasalnya ia memiliki latar belakang pengusaha tambang. Ia juga sempat mengurusi perusahaan yang bergerak di sektor ritel, konstruksi, serta industri.

Apakah bisa terjadi konflik kepentingan? Bahlil dengan tegas menepisnya. Ia bercerita sejak menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) beberapa tahun lalu, ia langsung membuat keputusan penting.

"Saya itu, sejak dilantik jadi pemerintah, saya udah ga lagi jadi pengusaha. Sudah dikelola semuanya secara profesional. Saya sudah mengundurkan diri dari semua jabatan di perusahaan saya," kata tokoh kelahiran Maluku Tengah ini di Kementerian ESDM, Jakarta, ditulis pada Selasa (20/8/2024).

Dalam pernyataannya, Bahlil menitikberatkan pada kerja sama. Ia hanya memiliki waktu bertugas selama dua bulan. Sehingga kolaborasi menjadi sangat vital di momen seperti ini.

"Kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Satu hal yang saya minta tolong ke bapak-ibu yang ada di sini, kita kerjasama yang baik. Yang sudah baik kita pertahankan, yang belum baik, tolong sampaikan ke saya," ujarnya.

Selanjutnya, ia terlebih dahulu meminta maaf, jika selama dua bulan ke depan, gaya bahasanya cenderung keras. Menurut Bahlil itu karena karakternya sebagai orang Indonesia Timur. Intinya, semoga tidak ada pihak yang tersinggung.

Bahlil akan melanjutkan....

Lalu, berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto, dirinya harus melanjutkan optimalisasi peningkatan lifting minyak. Terutama di sumur-sumur idle (reaktivasi) yang dilaporkan SKK Migas.

"Jadi Ibu Dirut Pertamina (Nicke Widyawati), ini kita harus bicara detail. Karena lifting kita turun terus, konsumsi naik, import terus, barang kita ada. Kalau memang itu persoalannya ada diregulasi, apa yang kita harus ubah. Apa yang harus negara berikan agar kita kompetitif," ujar Bahlil.

Ia juga menyebut target hilirisasi LPG. Sehingga mengurangi impor. Perihal minerba, ia tak banyak bicara. 

Ia hanya meminta semua pihak melanjutkan hal baik dan program yang ditetapkan di era Arifin. Terakhir, Bahlil tegas meminta semua dirjen di Kementerian ESDM agar semuanya berkantor di KESDM.

"Karena waktunya cuma dua bulan. Saya umumkan juga mulai hari ini. Kalau boleh berkantor jangan di kantor masing-masing. Cari ruangan dirjen-dirjen dan kita rapat sampai malam di sini. Karena untuk mitigasi persoalan ini agar bisa melakukan percepatan. Tentu semua ini atas restu pak Arifin," tutur pejabat negara berusia 48 tahun itu.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menuliskan lima pekerjaan rumah untuk Bahlil di Kementerian ESDM. Pertama, mempercepat transisi energi ke energi terbarukan, baik melalui skema JETP (Just Energy Transition Partnership) maupun dukungan langsung dari kebijakan ketenagalistrikan ESDM dan APBN.  Kedua, menambah jumlah PLTU batubara yang bisa dipensiunkan, termasuk PLTU captive di kawasan industri. Revisi Perpres 112/2022 yang masih memperbolehkan pembangunan PLTU kawasan industri baru juga perlu direvisi. 

"Diperkirakan terdapat 21 GW PLTU kawasan industri yang hendak dibangun dan menghambat upaya Indonesia mencapai target emisi karbon," ujar Bhima.

Ketiga, bersama dengan Kementerian Keuangan perlu membahas revisi DMO (Domestic Market Obligation) batubara yang menimbulkan risiko ketergantungan bahan bakar fosil khususnya di pembangkit listrik. Keempat, mempermudah energi berbasis komunitas untuk menggunakan transmisi milik PLN, dan menjual surplus listrik energi bersih ke PLN. Kelima mendorong pajak produksi batubara, dan evaluasi insentif pajak bagi smelter nikel yang belum selaras dengan tanggung jawab lingkungan (ESG).

Bahlil memastikan bakal meneruskan semua hal baik yang sudah tercapai di era Arifin Tasrif. Ia siap bekerja keras demi mengejar berbagai target yang ditetapkan di Kementerian ESDM.

Ikuti Whatsapp Channel Republika