Minta AS Cabut Tarif Produknya, China Sebut Pasarnya Bukan Ancaman

REPUBLIKA.CO.ID, SHANGHAI -- Kementerian Perdagangan China mengatakan China dengan populasi besar merupakan peluang, bukan ancaman, bagi Amerika Serikat (AS). China meminta AS mencabut semua tarif atas barangnya.

Hal itu disampaikan wakil menteri perdagangan Wang Shouwen saat perundingan dagang diadakan di kota Tianjin, China, Sabtu (7/9/2024). Perundingan tersebut, yang diketuai bersama oleh Wakil Menteri Perdagangan AS untuk Perdagangan Internasional Marisa Lago, adalah yang kedua tahun ini yang melibatkan kedua pejabat dan terjadi di tengah ketegangan perdagangan antara kedua negara tersebut.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu, kementerian China mengatakan kedua belah pihak telah melakukan pembicaraan profesional, rasional, dan pragmatis tentang kebijakan dan masalah bisnis yang diangkat oleh komunitas bisnis kedua negara.

Ditambahkannya bahwa China berfokus pada pengungkapan kekhawatiran tentang berbagai masalah termasuk tarif AS atas barang-barang China, dan mengatakan China menentang penerapan pembatasan perdagangan dan investasi dengan dalih kelebihan kapasitas.

Kementerian Perdagangan China mengatakan awal minggu ini bahwa Amerika Serikat harus mencabut semua tarif atas barang-barang China, menjelang pengumuman oleh pemerintahan Biden tentang kenaikan tarif atas barang-barang buatan China, termasuk kendaraan listrik.

AS diperkirakan akan membuat keputusan akhir dalam beberapa hari mendatang setelah menunda keputusan dua kali. AS terus meninjau usulan modifikasi pungutan atas barang-barang China yang dikenakan di bawah mantan presiden Donald Trump pada tahun 2018 dan 2019.

Awalnya, bea masuk yang lebih tinggi sebesar 100 persen untuk kendaraan listrik, 50 persen untuk semikonduktor dan sel surya, dan 25 persen untuk baterai lithium-ion dan mineral utama, baja dan aluminium, derek kapal-ke-darat, dan jarum suntik. Awalnya, aturan ini akan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus.

Namun, Kantor Perwakilan Dagang AS pada 30 Juli menunda penerapannya dengan mengatakan bahwa mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk mempelajari lebih dari 1.100 komentar publik dari industri. Mereka menetapkan batas waktu baru pada tanggal 31 Agustus, yang selanjutnya ditunda oleh penangguhan lainnya.

Penundaan terbaru terjadi setelah penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengadakan pembicaraan selama beberapa hari di Beijing, termasuk pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping. Dalam pertemuan itu, kedua pihak menekankan perlunya mengelola hubungan AS-China.

Ikuti Whatsapp Channel Republika