Wamenkeu: Peran APBN Sebagai Shock Absorber
Pengelolaan utang yang bijaksana akan menjadi prioritas bagi Pemerintahan yang baru.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Suahasil Nazara menekankan bahwa peran APBN sebagai shock absorber, seperti yang ditunjukkan selama pandemi Covid-19. Saat itu, pemerintah tidak dapat mengorbankan pertumbuhan domestik demi kesehatan anggaran.
"Selain itu, pengelolaan utang yang bijaksana juga akan menjadi prioritas bagi Pemerintahan yang baru," ujarnya dalam keterangan, Kamis (12/9/2024) lalu.
Perihal profil jatuh tempo utang yang akan meningkat secara signifikan di tahun-tahun mendatang, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menjaga pertumbuhan nominal Produk Domestik Bruto (PDB) yang tinggi sehingga membantu menjaga level rasio utang Indonesia. Selain itu, Pemerintah juga fokus pada pengurangan risiko utang dengan mengurangi rasio utang dalam mata uang asing dan penggunaan natural hedging.
Dalam hal stabilitas dan volatilitas anggaran, Pemerintah meyakini bahwa mempertahankan pertumbuhan PDB riil pada 5 persen akan memastikan stabilitas dan mengurangi volatilitas jangka pendek, yang mengarah pada konsolidasi fiskal lebih lanjut dan peningkatan kesehatan anggaran. Suahasil juga menyinggung tentang isu kelas menengah yang sedang ramai dibahas oleh publik.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah masyarakat menuju kelas menengah dan kelas menengah mengalami peningkatan selama 10 tahun terakhir. Fokus dari pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah selama 10 tahun terakhir adalah untuk mengeluarkan orang dari kelompok yang berada di garis kemiskinan maupun yang rentan miskin, menuju ke kelompok yang lebih tinggi.
Direktur Utama BRIDS Laksono Widodo menyampaikan perusahaan menilai bahwa anggaran yang diusulkan tahun 2025 berfokus kepada kelancaran transisi, yang memungkinkan integrasi langsung antara inisiatif dan agenda penting pemerintah baru sembari memastikan keberlanjutan proyek-proyek utama. Saat ini, pemerintah menyadari tantangan yang dihadapi kelas menengah dan berkomitmen untuk mengatasinya.
"Bagi pemerintahan yang akan datang, kuncinya adalah berhasil meluncurkan program-program unggulan baru sambil mengelola kebijakan pajak yang memengaruhi kelas menengah dengan cermat,” kata Laksono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika