Wacana 44 Kementerian di Pemerintahan Prabowo Dinilai Perlu Diisi Banyak Profesional

Jumlah kementerian dalam pemerintahan Prabowo-Gibran diwacanakan bertambah.

Republika
Foto Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kabinet Prabowo-Gibran rencananya akan ada 44 kementerian.
Rep: Bayu Adji Prihammanda Red: Mas Alamil Huda

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jumlah kementerian dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diwacanakan akan bertambah. Total kementerian yang akan berada di kabinet Prabowo disebut-sebut akan berjumlah 44 kementerian.

Baca Juga


Direktur Riset dan Komunikasi Lembaga Survei KedaiKOPI Ibnu Dwi Cahyo menilai, bertambahnya jumlah kementerian dalam suatu pemerintahan merupakan hal yang normal selama memiliki dasar hukum. Namun, ia mengingatkan agar Prabowo memilih sosok-sosok yang sesuai keahliannya dengan kementerian atau lembaga tersebut.

"Jika nanti memang wacana penambahan kementerian itu jadi dan menggemuk itu sah-sah saja asal sesuai aturan. Tak kalah penting Prabowo harus menempatkan orang-orang terbaik dan profesional yang sesuai dengan kebutuhan kementerian tersebut," kata dia melalui keterangan tertulis, Rabu (18/9/2024).

Ia menilai, sosok profesional itu tak harus berasal dari kalangan non-partai politik (parpol). Menurut dia, parpol juga memiliki banyak sosok ahli dan profesional yang tak kalah hebat.

"Jangan sampai nanti postur kabinetnya yang besar itu diisi oleh orang-orang yang kemampuannya kurang. Meski itu dari parpol, tapi diharapkan parpol mengirimkan orang-orang yang punya kemampuan sesuai dengan amanah kementerian dan lembaga tersebut," kata Ibnu.

Ia menambahkan, parpol juga mesti bisa membuktikan kepada masyarakat terkait dengan proses kaderisasi dalam internal mereka. Dengan begitu, masyarakat dapat percaya bahwa parpol juga bisa menghasilkan sosok yang berkualitas untuk mengisi kabinet pemerintahan.

Selain harus diisi oleh sosok profesional, Ibnu juga menyarankan Prabowo untuk menunjuk banyak anak muda untuk berkiprah di kabinetnya. Ia menilai, hal itu menjadi penting dikarenakan bonus demografi Indonesia akan segera mencapai puncak pada 2030.

Dengan menteri-menteri yang berusia muda itu, Ibnu berharap mereka mengerti permasalahan kelas menengah yang kini disebut tengah menurun.

“Menteri usia muda juga sangat penting, untuk membantu anak muda kita terutama yang berusia di bawah 30 tahun untuk keluar dari situsi sulit saat ini. Satu-satunya jalan kita berhasil melewati bonus demografi hanya dengan mendayagunakan anak muda yang jumlahnya semakin banyak di tanah air,” kata dia.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler