Jelang Akhir Jabatan Presiden, Survei Ini Potret 75 Persen Masyarakat Puas Kinerja Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Lembaga survei Indikator Politik mencatat sekitar 75 persen masyarakat Indonesia merasa puas dengan kinerja Presiden RI Joko Widodo menjelang masa jabatannya berakhir. Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan, para responden ditanya "apakah sejauh ini Ibu/Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas atau tidak puas sama sekali dengan kinerja Presiden Jokowi?" Hasilnya 75 persen publik puas dengan kinerja Jokowi.

"Mayoritas merasa puas dengan kinerja Presiden Jokowi 75 persen," kata Burhanuddin dalam Rilis Temuan Survei Nasional: Evaluasi Publik Terhadap 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dipantau secara daring dari Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Apabila dirinci, sebanyak 15,04 persen masyarakat merasa sangat puas dan 59,92 persen masyarakat cukup puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Kemudian, ada sekitar 20,21 persen yang merasa kurang puas dan 4,23 persen tidak puas sama sekali, lalu ada 0,60 persen masyarakat yang tidak tahu/tidak menjawab.

Burhanuddin juga menampilkan tren kepuasan terhadap Jokowi sejak 2014 hingga 2024. Berdasarkan data tersebut, ada penurunan dari survei Indikator Politik pada bulan Juli 2024 di angka 82 persen dan September 2024 di angka 75 persen.

Selain itu, survei ini pun membandingkan tren kinerja era Susilo Bambang Yudhoyono dengan Jokowi dalam 10 tahun memimpin. Buhanuddin mengatakan, naik turunnya kepuasan terhadap SBY dan Jokowi dipengaruhi tingkat inflasi.

"Pertama, kita survei Oktober 2014 Pak Jokowi punya approval rating 64 persen bulan Januari 2015, terlihat ada semacam honey moon period, meski nggak terlalu tinggi. Beda dengan SBY pada November 2004 itu langsung 80 persen," ujarnya.

"Pak Jokowi tak setinggi SBY karena pertama, Pak Jokowi itu setelah dilantik langsung menaikkan harga BBM, jadi langsung masa bulan madu dengan publik cepat selesai, kenaikan BBM punya dampak ke inflasi," sambung dia.

Survei Indikator Politik memaparkan data soal kondisi ekonomi hingga penegakan hukum. Berikut hasil surveinya:

1. Kondisi Ekonomi Sangat baik: 1,1 persen, Baik: 28,5 persen, Sedang: 44,8 persen, Buruk: 22,1 persen, Sangat buruk: 2,8 persen, Tidak tahu: 0,7 persen.

2. Kondisi Politik Sangat baik: 2,1 persen, Baik: 30,6 persen, Sedang: 43,4 persen, Buruk: 16 persen, Sangat buruk: 2,5 persen, Tidak tahu: 5,5 persen.

3. Kondisi Penegakan Hukum Sangat baik: 2,5 persen, Baik: 39,3 persen, Sedang: 33,7 persen, Buruk: 19,9 persen, Sangat buruk: 2,9 persen, Tidak Tahu: 1,6 persen.

4. Kondisi Ekonomi Nasional Dibanding Tahun Lalu Jauh buruk: 2,7 persen, Lebih buruk: 22,8 persen, Tidak ada perubahan: 39,5 persen, Lebih baik: 31 persen, Jadi lebih baik: 2,7 persen, Tidak tahu: 1,2 persen,

Periode survei Indikator Politik ini mulai dilakukan pada 22-29 September 2024. Jumlah responden sebanyak 1.200 warga Indonesia yang diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara angkat bertingkat (multistage random sampling).

Sampel tambahan diambil dari 11 provinsi terbesar yakni Sumut, Riau, Sumsel, Lampung, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim dan Sulsel. Masing-masing wilayah jumlah respondennya 300, sementara Sumbar menjadi 200 responden. Margin of error kurang lebih 2,3 persen pada tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika