Prancis-Spanyol Serukan Embargo Senjata untuk Israel

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Embargo pasokan senjata ke Isrel dinilai menjadi satu-satunya cara untuk menghentikan konflik di Timur Tengah. Israel dinilai menggunakan persenjataannya untuk melanjutkan pertempuran di jalur Gaza dan Lebanon, kata Presiden Prancis Emmanuel Macron.

"Prancis telah menyerukan penghentian ekspor senjata yang digunakan di zona pertempuran ini. Para pemimpin lain di sini juga melakukan hal yang sama. Kami semua tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara yang dapat menghentikan (pertempuran) ini sekarang," kata Macron yang berbicara pada pertemuan puncak MED9 negara-negara anggota Uni Eropa di Mediterania yang digelar di Siprus, Jumat (11/10/2024).

Macron mengklarifikasi bahwa yang dia maksud bukan perlucutan senjata Israel sepenuhnya karena negara Zionis tersebut dinilai masih menghadapi risiko keamanan.

Pesan senada disampaikan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez saat menggelar konferesi pers bersama Paus Fransiskus di Vatikan, Jumat (11/10/2024). Sanchez meminta komunitas internasional untuk berhenti mengekspor senjata ke Israel sesegera mungkin menyusul serangan militer Zionis itu terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon.

"Saya percaya bahwa mengingat segala sesuatu yang terjadi di Timur Tengah, masyarakat internasional perlu menghentikan ekspor senjata ke pemerintah Israel," kata Sanchez.

Kepala pemerintahan Spanyol itu mengatakan negaranya secara konsisten menahan diri dari kontribusi apa pun terhadap peningkatan kekerasan dan perang di Timur Tengah. Spanyol juga dinilai belum pernah mengekspor senjata atau perlengkapan militer apa pun ke Israel sejak Oktober 2023, ketika konflik bersenjata di Jalur Gaza meningkat.

Sanchez menegaskan kembali kecaman kerasnya atas setiap pelanggaran atau gangguan terhadap hukum kemanusiaan internasional. Dia juga menyampaikan keprihatinannya yang besar atas penembakan yang dilakukan Israel terhadap Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL).

Pasukan penjaga perdamaian PBB berulang kali ditembaki selama terjadinya konflik bersenjata Israel dan gerakan Hizbullah yang berbasis di Lebanon.

Media Israel telah melaporkan bahwa Angkatan bersenjata Israel (IDF) telah meminta UNIFIL untuk menjauh dari wilayah operasi darat rezim Zionis melawan Hizbullah, yang tentu saja hal itu tidak diterima oleh pasukan penjaga perdamaian PBB.

Sebelumnya pada Kamis (10/10), UNIFIL mengatakan IDF menembakkan senjata ke menara observasi di markas besarnya di Naqoura di Lebanon selatan, menyebabkan dua penjaga perdamaian dari Indonesia terjatuh dan mengalami luka-luka.

Setelah itu, terdapat pula insiden di mana dua penjaga perdamaian lainnya, kali ini dari Sri Lanka, yang terluka pada Jumat akibat dua ledakan di dekat menara observasi di Naqoura.

Meluasnya perang di Timur Tengah dipicu pada peristiwa 7 Oktober 2023, dimana gerakan Hamas yang menguasai Jalur Gaza menyerang Israel, penjajah yang menguasai sebagian besar tanah di negeri Bangsa Palestina selama berpuluh tahun.

Serangan kilat Hamas itu kemudian dibalas Tel Aviv dengan menggempur Gaza dari udara dan darat. Aksi genosida Israel ini memicu eskalasi konflik bersenjata terburuk di wilayah kantong Palestina itu dalam beberapa dekade terakhir.

Gerakan Hizbullah yang berbasis di Lebanon telah menembakkan roket melintasi perbatasan ke Israel dengan tuntutan agar mereka menghentikan agresi terhadap Jalur Gaza.

Serangan rudal Iran terhadap Israel awal bulan ini hanya meningkatkan ketegangan di kawasan.Selanjutnya pada 1 Oktober, Israel melancarkan operasi darat melawan Hizbullah di selatan Lebanon, sambil terus melakukan serangan udara dan roket.

Para pemimpin di seluruh dunia menyuarakan kekhawatiran pada pekan ini setelah PBB mengatakan bahwa pasukan penjaga perdamaian dari misi UNIFIL di Lebanon telah berulang kali mendapat kecaman dalam permusuhan Israel-Hizbullah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika