Parlemen Inggris Desak Hentikan Semua Ekspor Alutsista Militer ke Israel

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON - Hampir 50 anggota parlemen Inggris menyambut baik resolusi PBB pada 18 September yang menyeru Israel agar mengakhiri kehadiran ilegal yang melanggar hukum di Wilayah Pendudukan Palestina (OPT), dan mendesak pemerintah Inggris menghentikan semua ekspor kebutuhan militer ke Israel.

Dalam sebuah mosi awal yang diajukan oleh anggota parlemen independen Richard Burgeon, Imran Hussain, Zarah Sultana, serta anggota parlemen dari Partai Buruh, Andy McDonald, Diane Abbott, dan Bell Ribeiro-Addy, disebutkan bahwa adopsi resolusi PBB tersebut memberlakukan kewajiban baru bagi pemerintah.

"... dan menyerukan Pemerintah untuk bertindak mendukung resolusi PBB dan opini Mahkamah Internasional (ICJ), termasuk dengan menghentikan semua ekspor militer ke Israel, melarang impor barang dari pemukiman ilegal Israel, serta mencabut Peta Jalan 2030 yang memperdalam hubungan ekonomi, perdagangan, dan keamanan Inggris dengan Israel."

Para anggota parlemen tersebut juga menyambut baik seruan resolusi PBB kepada negara-negara di dunia untuk mematuhi kewajiban mereka di bawah hukum internasional dan mengambil langkah konkret untuk menangani kehadiran Israel yang melanggar hukum di wilayah pendudukan Palestina.

Hingga Selasa (15/10/2024) pagi, mosi tersebut telah ditandatangani oleh 47 anggota parlemen dari Partai Buruh, Partai Sosial Demokrat & Buruh, Partai Liberal Demokrat, Partai Hijau, Partai Nasional Skotlandia, Plaid Cymru, dan Partai Aliansi, serta 12 anggota parlemen independen.

BACA JUGA: Dampak Fatal Serangan Rudal Iran ke Israel Terbongkar, Total Kerugiannya Fantastis

"Saat kengerian di Gaza dan Tepi Barat terus berlanjut, Pemerintah Inggris harus mendukung PBB pada momen penting ini," tulis Hussain, salah satu dari enam anggota parlemen yang mengajukan mosi, di X. 

Sementara itu...

Sementara itu,

Menteri Luar Negeri Finlandia, Elina Valtonen mendesak Uni Eropa (EU) untuk mempertimbangkan pemberlakuan lebih banyak sanksi terhadap Israel di tengah ketegangan yang meningkat di Timur Tengah, lapor media lokal pada Selasa (15/10/2024).

Valtonen memastikan bahwa Brussel saat ini sedang membahas peningkatan sanksi terhadap Tel Aviv, namun keputusan tersebut membutuhkan persetujuan dari semua negara anggota EU.

“Ada perbedaan pendapat di sini, tetapi pesannya sudah cukup jelas bahwa kita harus mengambil tindakan tegas terhadap Israel, terutama jika eskalasi terus berlanjut dan tidak segera berakhir,” katanya kepada penyiar nasional Yle.

Uni Eropa sebelumnya telah memberlakukan sanksi terhadap pemukim Israel awal tahun ini, namun Valtonen menekankan bahwa sanksi tersebut dapat diperluas untuk menargetkan para pengambil keputusan politik di negara itu.

Pada Agustus, kepala kebijakan luar negeri EU, Josep Borrell, menyatakan dukungannya terhadap sanksi baru EU terhadap Tel Aviv, termasuk langkah-langkah terhadap beberapa menteri Israel.

Valtonen juga menegaskan bahwa Finlandia mendesak agar digelar pertemuan Dewan Asosiasi EU-Israel sebagai cara untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.

Pada Ahad (13/10/2024), UNIFIL melaporkan bahwa dua tank Israel “memasuki secara paksa” posisi pasukan penjaga perdamaian di kota Ramyeh di Lebanon Selatan, dalam serangkaian pelanggaran dan serangan oleh militer Israel yang menyebabkan cedera pada beberapa penjaga perdamaian.

Valtonen menyatakan bahwa Finlandia akan menilai keberadaan pasukan penjaga perdamaian mereka di Lebanon bersama dengan PBB.

“Finlandia bukan satu-satunya negara dengan pasukan penjaga perdamaian di wilayah tersebut, dan sangat penting bahwa pekerjaan ini dikoordinasikan,” tambah Valtonen, seraya menekankan bahwa Helsinki siap bertindak jika keputusan untuk membongkar pasukan penjaga perdamaian dibuat.

Perdana Menteri Finlandia, Petteri Orpo, dan Menteri Pertahanan Antti Hakkanen mengutuk laporan penembakan terhadap pangkalan PBB, dengan Orpo menyebut tindakan tersebut sebagai "tindakan yang tercela."

Ikuti Whatsapp Channel Republika