Militer Israel Serang Bangunan di Beirut Diduga Aset Ekonomi Hizbullah

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Angkatan darat Israel melancarkan serangkaian serangan udara di Beirut pada Minggu (20/10) dini hari, menyusul ancaman Israel untuk mengebom bangunan yang ditempati cabang lembaga keuangan Qard al-Hassan yang berafiliasi dengan kelompok Hizbullah.

Pesawat tempur Israel setidaknya melakukan sembilan serangan dalam satu jam, menjadikan cabang-cabang asosiasi di Hayy al-Sellum, Borj al-Barajneh, dan Ghobeiry di pinggiran selatan Beirut sebagai target, lapor Kantor Berita Nasional Lebanon. Serangkaian serbuan udara itu dilakukan Israel setelah sebelumnya mengancam akan menyerang "aset ekonomi penting" Hizbullah di Lebanon.

"Angkatan udara akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap sasaran di pinggiran selatan Beirut, dengan target aset ekonomi yang terkait dengan Hizbullah," kata Daniel Hagari, juru bicara angkatan darat, dalam konferensi pers.

"Dalam beberapa menit, kami akan mengeluarkan peringatan bagi penduduk di kota pinggiran selatan dan Lembah Bekaa untuk meninggalkan beberapa bangunan yang berlokasi dekat fasilitas Hizbullah," ujar juru bicara militer Avichay Adraee pada X dalam bahasa Arab. Qard al-Hassan adalah salah satu lembaga keuangan utama Hizbullah yang didirikan pada 1980-an sebagai asosiasi amal.

Israel telah melancarkan kampanye udara besar-besaran di Lebanon terhadap apa yang diklaim sebagai target-target Hizbullah sejak 23 September, yang mengakibatkan lebih dari 1.500 orang tewas dan lebih dari 1,34 juta orang mengungsi.

Kampanye udara ini merupakan eskalasi dari setahun pertempuran lintas batas antara Israel dan Hizbullah sejak serbuan di Jalur Gaza berlangsung, di mana Israel telah membunuh lebih dari 42.600 orang, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, sejak serangan kelompok perlawanan Hamas tahun lalu.

Israel memperluas konflik pada 1 Oktober dengan melancarkan serangan ke Lebanon selatan. 

Australia

Pemerintah Australia meninjau ulang 66 izin ekspor militer ke Israel yang disetujui sebelum pecahnya perang di Jalur Gaza pada Oktober tahun lalu. Hal itu dilaporkan media Inggris, the Guardian, pada Sabtu (19/10/2024), mengutip sejumlah sumber di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Australia.

"Seiring dengan perkembangan situasi di Timur Tengah, Australia terus meneliti izin ekspor yang sudah ada sebelumnya ke Israel untuk memastikan bahwa izin tersebut sesuai dengan pendekatan kami yang terukur," kata seorang juru bicara pertahanan yang tidak disebutkan namanya oleh the Guardian.

Menurut the Guardian, izin ekspor militer ke Israel sedang dipertimbangkan oleh Departemen Pertahanan Australia berdasarkan kasus per kasus. Mereka mempertimbangkan kesesuaiannya dengan kewajiban internasional Australia, termasuk yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika