Izin Siaran TV Saudi di Irak Dicabut Usai Sebut Yahya Sinwar Teroris, Kantor Dibakar Massa

REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD -- Komisi Komunikasi Irak pada Sabtu (19/10/2024) mengumumkan bahwa, mereka mengambil langkah pencabutan izin penyiaran sebuah stasiun televisi milik Arab Saudi, MBC setelah dalam siarannya menyebut para petinggi Hamas dan Hizbullah sebagai teroris. Seperti dilaporkan Times of Israel, Ahad (20/10/2024), pengumuman komisi keluar setelah kantor MBC di Baghdad digeruduk oleh puluhan massa.

"Mereka merusak perlengkapan elektronik, komputer, dan membakar sebagian gedung," ujar sumber di Kementerian Dalam Negeri Irak kepada AFP. dilansir Times of Israel, Ahad (20/10/2024).

Sumber anonim itu mengatakan, api cepat dipadamkan dan kerumunan massa segera dibubarkan oleh polisi untuk mencegah kerusakan lebih parah. Hingga kemarin, polisi masih berjaga-jaga di sekitar kantor MBC.

"Para demonstran tiba di kantor MBC sebelum polisi antihuru-hara dikerahkan," ujar sumber di kepolisian kepada AFP.

Dalam laporannya, MBC membuat program tayangan daftar teroris abad ini termasuk mantan petinggi Al-Qaeda, Osama bin Laden bersama tokoh-tokoh pejuang Hamas dan Hizbullah yang selama ini didukung oleh Iran. Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar, dan Hassan Nasrallah diberi predikat teroris oleh MBC.

Tidak hanya petinggi Hamas dan Hizbullah, jenderal IRGC Qassem Soleimani dan militan veteran Irak, Abu Mahdi al-Muhandis yang adalah wakil komandan Pasukan Mobilisasi Populer, sebuah kelompok sayap Brigdae Hizbullah, juga menjadi tokoh yang dijuluki MBC sebagai teroris.

Komisi Komunikasi Irak lewat keterangan resminya mengatakan, bahwa MBC telah melanggar aturan penyiaran dengan cara, "menyerang para martir, pemimpin dari pejuang heroik yang bertempur dengan keberaniannya melawan entitas Zionis." Komisi Komunikasi Irak juga akan mengeluarkan keputusan eksekutif untuk mencabut izin penyiaran MBC d Irak.

MBC langsung menutup kantor mereka di Baghdad usai digeruduk dan dirusak oleh massa. Sementara itu, regulator media di Arab Saudi secara terpisah mengumumkan bahwa, "akan melakukan investigasi sebuah stasiun TV menyul laporan pelanggaran aturan dan kebijakan media Kerajaan," tanpa menyebut kanal MBC.

Kontroversi siaran MBC muncul saat eskalasi ketegangan di kawasan terus meningkat akibat terus berlanjutnya perang Israel dengan Hamas di Gaza dan Hizbullah di Lebanon. Perang pecah usai militan Hamas melancarkan operasi Badai Al-Aqsa pada 7 Oktober yang direspons Israel dengan agresi brutal di Jalur Gaza yang mengarah kepada genosida rakyat Palestina hingga saat ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika