Kemenko Infrastruktur Bawahi Lima Kementerian, tapi AHY Belum Punya Kantor

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan, kementerian yang dipimpinnya membawahi lima kementerian terkait. Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan adalah kementerian baru yang dibentuk dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

"Ada lima kementerian teknis yang berada di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini," kata AHY seusai Serah Terima Jabatan dengan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni kepada Ossy Dermawan di Jakarta, Senin (21/10/2024) malam WIB.

AHY menyebutkan, lima kementerian yang berada di bawah Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, pertama Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kedua, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), ketiga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Yang keempat Kementerian Transmigrasi dan yang kelima Kementerian Perhubungan. Itu yang ada di bawah koordinasi kami," kata AHY.

Karena merupakan kementerian baru, AHY menyatakan, masih mempelajari struktur dan otoritas kementerian tersebut. Menurut ketua umum DPP Partai Demokrat tersebut, pembentukan struktur dan kewenangan kemenko masih dalam tahap penyempurnaan.

Selain itu, AHY mengungkapkan, pihaknya juga sedang menentukan lokasi fisik kantor kementerian baru tersebut. Semua elemen penting terkait Kemenko Infrastruktur akan ditata untuk memastikan efisiensi kerja.

"Jadi memang masih diolah terus struktur organisasinya, kewenangannya, atau otoritasnya. Termaksud juga secara fisik, di mana kami akan berkantor dan lain sebagainya," jelasnya

Mengenai fokus utama kementeriannya, AHY menekankan pada penyelesaian proyek infrastruktur yang sudah hampir rampung di berbagai wilayah. Berbagai proyek itu dianggap prioritas agar segera bisa diselesaikan tanpa kendala. Menurut dia, kerja kementeriannya akan memastikan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan tepat sasaran.

Salah satu contohnya adalah pembangunan waduk. AHY akan memastikan bahwa waduk yang dibangun harus berdampak langsung pada peningkatan produksi pertanian di sekitar wilayah tersebut.

Selain integrasi, AHY juga menegaskan, manfaat dari pembangunan infrastruktur harus dirasakan oleh masyarakat luas. Kementeriannya akan berfokus pada efisiensi dan dampak positif yang meluas. "Jadi inilah yang harus ditata dengan baik ke depan," kata AHY.

Ikuti Whatsapp Channel Republika