Politik Uang Marak di Pilkada Kabupaten Bekasi, Ini Elektabilitas Terbaru Menurut Survei

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Pilkada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dibayangi-bayangi praktik politik uang. Survei dari Skala Institute bersama Ragaplasma Research menyatakan, 45,38 persen pemilih diprediksi mengubah pilihan akibat bujukan pemberian imbalan dalam bentuk uang, barang maupun jasa.

"Ada atensi khusus terkait perubahan pilihan yang disebabkan oleh faktor uang dan angkanya relatif besar," kata Direktur Skala Institute Wahyu Ginanjar di Cikarang, Jumat (26/10/2024).

Kondisi tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan Skala Institute bersama Ragaplasma Research pada periode 1-7 Oktober 2024 dengan metode multistage sampling. Survei itu dilakukan di enam kabupaten dan kota di Jawa Barat yang kemudian dielaborasi dengan pilkada provinsi tersebut. Keenam daerah itu meliputi Kabupaten Bekasi, Garut, Cianjur, Majalengka serta Kota Cirebon dan Kota Bandung.

Wahyu mengatakan dari keenam daerah itu, daerah dengan jumlah pemilih paling banyak tergiur politik uang yang kemudian mengubah pilihan suara adalah Kabupaten Bekasi. Sementara, untuk daerah lain masih di bawah Kabupaten Bekasi.

Wahyu memaparkan survei dilakukan terhadap 400 responden dengan margin of error sebesar lima persen, tingkat pendidikan lulusan perguruan tinggi 22,5 persen, SMA 58 persen, SMP 10,5 persen dan lulusan SD sembilan persen.

"Sedangkan kategori tingkat penghasilan responden meliputi rendah 32 persen, bawah 23,25 persen, menengah atas 38,25 persen dan atas 6,5 persen," katanya.

Berdasarkan hasil survei ini, elektabilitas pasangan calon nomor urut 1 Dani Ramdan-Romli HM sebesar 41,75 persen. Pasangan nomor urut 2 BN Holik-Faizal Hafan Farid 19,5 persen dan pasangan nomor urut 3 Ade Kuswara-Asep Surya Atmaja 24,75 persen. Wahyu mengaku elektabilitas pasangan Dani-Romli tinggi karena dianggap sebagai petahana yang telah terbukti secara kinerja, menandakan bahwa masyarakat puas dengan kinerja pemerintah daerah.

"Hasil survei cukup tinggi, unggul dibanding dua pasangan lain," ucap Wahyu.

Namun elektabilitas ini dapat berubah lantaran tinggi karakteristik pemilih untuk berpaling. Pemilih dapat dengan mudah mengubah pilihan akibat beberapa hal dan yang tertinggi adalah faktor pemberian uang, barang maupun jasa.

"Kami tidak secara spesifik menanyakan bentuk uang atau barang dan jasa yang dimaksud, termasuk tentang serangan fajar. Tapi, berdasarkan hasil survei kami, perubahan itu dapat terjadi pada seminggu terakhir hingga hari H pencoblosan," katanya.

Wahyu menyatakan perubahan pilihan akibat uang itu juga terjadi di daerah lain hanya tingkat persentase tidak setinggi di Kabupaten Bekasi. Paling tinggi hanya terjadi di Majalengka dengan 17,9 persen serta Cirebon sebesar 16,99 persen.

"Karakteristik di Bekasi hampir sama seperti yang kami survei juga di sekitar Sulawesi di mana tingkat perubahannya cukup tinggi. Tentu ini menjadi atensi kita semua," ucap dia.

Pengamat Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam 45 Bekasi Harun Alrasyid mengatakan, perubahan pilihan akibat politik uang merupakan hal yang tidak ideal dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi di Pilkada Serentak 2024.

"Tentu saja, pilihan politik karena faktor ekonomi menjadi tidak ideal. Karena seharusnya seorang pemimpin itu dipilih berdasarkan gagasan dan visi misi yang jelas," katanya.

Menurut dia kondisi ini terjadi karena lemah pendidikan politik di masyarakat. Sehingga politik uang menjadi masalah klasik yang selalu saja terjadi di setiap kontestasi padahal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah mengatur dengan ketat soal politik uang.

"Harusnya partai politik meningkatkan porsi pemberian pendidikan politik agar kondisi ini tidak terus berulang. Karena tujuan didirikan partai politik itu untuk edukasi pendidikan politik masyarakat," ucapnya.

Harun berpendapat kandidat yang menggunakan politik uang menunjukkan kurang ide dan kemampuan untuk membangun daerah serta tidak mampu menawarkan program yang relevan bagi masyarakat. Kandidat yang melakukan politik uang biasanya memiliki hubungan sosial yang lemah dengan pemilih.

"Ini saatnya masyarakat memilih kandidat yang memiliki visi dan program pembangunan yang jelas," katanya

Pekan lalu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengatakan, mereka telah mengwasi total 9.077 kegiatan selama masa kampanye Pilkada 2024 di daerah itu. Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi Akbar Khadafi di Cikarang, Kamis (17/102/2024), memerinci 77 kegiatan pemasangan alat peraga kampanye tercatat dilakukan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 1 yakni Acep Adang Ruhiat-Gitalis Dwi Natarina.

Pasangan Calon Gubernur dan Wagub Jabar nomor urut 2 Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja terdata melakukan pemasangan 130 alat peraga kampanye, sekali penyebaran bahan kampanye serta tiga kali pertemuan tatap muka. Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie dengan nomor urut 3 mengadakan sekali pertemuan terbatas, lima kali pertemuan tatap muka, 74 kali penyebaran bahan kampanye, pemasangan 233 alat peraga kampanye serta empat kegiatan lain.

Pasangan calon nomor urut 4 yakni Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan melakukan satu kali pertemuan tatap muka, 20 kali penyebaran bahan kampanye serta pemasangan 242 alat peraga kampanye.

"Jumlah kegiatan kampanye seluruh pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat ini khusus yang mereka lakukan di wilayah Kabupaten Bekasi," katanya.

Pihaknya juga menjalankan tugas pengawasan terhadap sekali pertemuan terbatas, 18 kali pertemuan tatap muka, 23 kali penyebaran bahan kampanye, pemasangan 838 alat peraga kampanye serta tiga kegiatan lain yang dilakukan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi nomor urut 1 Dani Ramdan-Romli HM.

Selain itu, empat kali pertemuan terbatas, 34 kali pertemuan tatap muka dan dialog, 87 kali penyebaran bahan kampanye pemasangan 1.982 alat peraga kampanye serta sembilan kali kegiatan lain yang dilakukan pasangan calon nomor urut 2 BN Holiq-Faisal Hafan Farid.

Pasangan nomor urut 3 Ade Kuswara-Asep Surya Atmaja melakukan tiga kali pertemuan terbatas, 17 kali pertemuan tatap muka, 18 kali penyebaran bahan kampanye, pemasangan 1.845 alat peraga kampanye serta dua kali kegiatan lain.

"Total keseluruhan dari mulai metode pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran kampanye, penyebaran APK hingga kegiatan lain yang kami catat itu ada 9.077 kegiatan kampanye di Kabupaten Bekasi," katanya.

Akbar mencatat tengah menangani 14 dugaan pelanggaran selama masa kampanye berlangsung berdasarkan laporan masyarakat, seperti netralitas aparatur kepala desa. "Kemudian dugaan pelanggaran money politic, lalu pembagian materi lain di luar bahan kampanye. Karena kalau bahan kampanye itu habis pakai. Dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 ini bisa kena yang habis pakai," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika