Polemik Gelar Doktoral Bahlil, dan Anggapan Aib Buat Universitas Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus program doktoral Bahlil Lahadalia menuai perhatian publik. Apalagi setelah keputusan Universitas Indonesia (UI) menangguhkan gelar doktoral buat ketua umum Golkar tersebut. 

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) termasuk yang ikut merespons keputusan UI menunda kelulusan dan pemberian gelar doktor kepada sang menteri. 

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji memandang masalah akademis Bahlil saat menempuh kuliah di UI sudah jelas. Apalagi ada dugaan karya tulis itu plagiasi, tuduhan yang sejatinya telah dibantah. "Ini kasus sudah jelas kan, dipertanyakan oleh publik (disertasinya)," kata Ubaid kepada Republika, Kamis (14/11/2024).

Ubaid memandang kejadian ini menjadi aib bagi UI. Sehingga menurutnya, jika terbukti benar ada unsur plagiat, maka Bahlil bisa dikeluarkan dari UI. Karena hal itu jelas merupakan sebuah pelanggaran berat. Apalagi yang bersangung merupakan pejabat publik.

"Ini sangat memalukan. Mestinya tidak hanya ditangguhkan, tapi langsung dicabut untuk menjaga marwah kampus," ujar Ubaid.

Ubaid juga mengingatkan UI sebagai salah satu referensi kampus terbaik di Tanah Air. Oleh karena itu, kejadian ini menurut Ubaid mencoreng UI di mata Indonesia dan luar negeri

Sebelumnya, Universitas Indonesia (UI) memutuskan untuk menunda kelulusan dan pemberian gelar doktor (DR) terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Bahlil merupakan mahasiswa Program Strata-3 Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI.

UI juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat perihal permasalahan etika terkait dengan nasib akademik Ketua Umum Partai Golkar tersebut. Dalam pernyataan terbuka, Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) UI KH Yahya Cholil Staquf juga memutuskan untuk menutup sementara penerimaan mahasiswa baru pada program doktoral SKSG UI.

“Universitas Indonesia meminta maaf kepada masyarakat atas permasalahan terkait BL (Bahlil Lahadalia), mahasiswa Program Doktor (S3) Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG). UI mengakui bahwa permasalahan ini, antara lain bersumber dari kekurangan UI sendiri, dan tengah mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya baik dari segi akademik maupun etika,” begitu dalam pernyataan pers Ketua MWA UI Yahya Cholil Staquf yang diterima wartawan di Jakarta, Rabu (13/11/2024).

MWA UI mengatakan, otoritas kampus tersebut telah melakukan evaluasi terkait tata kelola penyelenggaraan S3 di SKSG. Hal tersebut dilakukan sebagai komitmen dalam menjaga kualitas dan integritas akademik.

Evaluasi tersebut, dilakukan tim investigasi pengawasan dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang terdiri dari Senat Akademik, dan Dewan Guru Besar. Tim investigasi tersebut, pun dikatakan sudah melakukan audit terkait penyelenggaraan program doktoral di SKSG.

“Evaluasi mencakup pemenuhan persyaratan penerimaan mahasiwa, proses pembimbingan, publikasi, syarat kelulusan, dan pelaksanaan ujian,” begitu dalam pernyataan itu.

Sementara itu Bahlil mengaku belum melihat surat dari MWA UI tersebut. Namun Bahlil menyebut telah mendapat rekomendasi untuk wisuda.  "Yang saya pahami bukan ditangguhkan tapi wisudanya Desember, karena yudisiumnya Desember, wisuda kan setelah yudisium," ujarnya. 

Ia mengaku disertasi kemarin memang ada perbaikan. "Setelah perbaikan baru selesai."

Klarifikasi plagiasi

Tidak disebut ada unsur plagiasi dalam pembuatan karya tulis. Namun menurut Guru Besar UIN, Prof Maila Dinia Husni Rahiem kronologi dan temuan plagarisme tersebut adalah karena adanya kesalahan di internal mereka.

Seorang mahasiswa doktoral sekaligus dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memeriksa keaslian disertasi Bahlil melalui akun Turnitin kampus dan mendapatkan hasil similarity sebesar 13 persen. Namun, dokumen tersebut tidak segera dihapus dan tersimpan dalam repository Turnitin kampus.

"Saat pemeriksaan ulang, sistem mendeteksi kesamaan 100 persen karena file tersebut sudah terekam dalam database Turnitin sebagai dokumen resmi," kata Maila dalam keterangannya pada Senin (21/10/2024).

Kondisi ini, disebut Maila memunculkan kesan yang salah bahwa Bahlil menjiplak karya mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal ini terjadi karena disertasi Bahlil pernah diunggah ke repository Turnitin dan dianggap sebagai dokumen terdaftar.

Sidang Etik

Sementara itu Dewan Guru Besar UI berencana menggelar sidang etik. Hal ini menyangkut penaguhan kelulusan Program Doktor (S3) Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Sidang etik ini akan mendalami potensi pelanggaran yang dilakukan dalam proses pembimbingan mahasiswa S3 di Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI.

Upaya ini ditempuh guna menjamin penyelenggaraan pendidikan di UI dilakukan secara profesional dan bebas dari potensi konflik kepentingan.

"Dewan Guru Besar akan lakukan sidang etik," kata Ketua Dewan Guru Besar UI, Harkristuti Harkrisnowo kepada Republika, Kamis (14/11/2024).

Walau demikian, Prof Tuti masih merahasiakan siapa saja yang akan dipanggil dalam sidang etik ini. Sehingga publik masih menerka-nerka apakah Bahlil turut dipanggil atau tidak.

Dewan Guru Besar UI merupakan organ universitas yang anggotanya ialah seluruh guru besar UI. Organ ini berfungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika