Tinjau Banjir Rob di Indramayu, Pj Gubernur Bey Telah Siapkan 1,5 Ha Lahan untuk Relokasi
Selain relokasi, para nelayan juga diberikan pelatihan agar kehidupannya lebih baik
REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Penjabat Gubernur Jawa Barat (Pj Gubernur Jabar), Bey Machmudin, meninjau desa yang terdampak banjir rob di pesisir Eretan, Kabupaten Indramayu, Senin (18/11/2024). Banjir rob yang melanda sejak beberapa hari ke belakang menggenangi Desa Eretan Wetan, Desa Eretan Kulon, dan Desa Kertawinangun, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu.
Menurut Bey, untuk relokasi telah tersedia lahan seluas 1,5 hektare di kawasan yang jauh dari dampak banjir rob. Hal itu berasal dari program nasional pembangunan perumahan untuk keluarga nelayan yang dapat menampung 93 KK.
"Selain relokasi, para nelayan juga akan diberikan pelatihan demi kehidupan yang lebih baik, di antaranya untuk menjalankan usaha skala mikro dan UMKM," ujar Bey saat meninjau dampak banjir rob dan revitalisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Eretan Kulon.
Saat Bey berkunjung, banjir masih menggenangi kawasan tersebut dengan ketinggian rata-rata sekitar 50 cm. Bencana banjir rob sering melanda kawasan tersebut. Biasanya, air pasang yang meluap hanya sekitar 10-20 cm, kemudian surut dalam beberapa jam. Namun beberapa hari terakhir, ketinggian air cukup tinggi.
Bey pun mengungkap sejumlah hal yang akan diupayakan. Di antaranya, normalisasi sungai, pembuatan tanggul, serta relokasi bertahap penduduk. Hal itu membutuhkan penanganan bersama dengan berbagai pemangku kebijakan mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten.
‘’Banjir rob ini berulang, maka pertama akan diupayakan normalisasi sungai, kemudian pembuatan tanggul, serta relokasi penduduk secara bertahap. Ini harus bersama-sama pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, dan ini tidak bisa cepat penanggulanggnya. Kita akan tanggulangi secara bertahap,’’ paparnya.
Bey mengungkap pula kondisi banjir rob yang terus terjadi pasang -surut. ‘’Tadi pagi surut, kemudian naik lagi,’’ katanya.
Oleh karena itu, kata dia, untuk normalisasi sungai maupun pembuatan tanggul akan dilakukan koordinasi lebih lanjut bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Diharapkan, pembuatan tanggul dapat dilakukan segera pada 2025.
Pada kesempatan yang sama, sejumlah nelayan menyampaikan aspirasi. Yakni, permintaan penambahan kuota BBM subsidi jenis solar untuk nelayan. ‘’Permintaan BBM subsidi nelayan tentu ini wajar. Saya akan koordinasi dengan Pertamina/BPH Migas. Semoga cepat diantisipasi, (penambahan kuota BBM subsidi jenis solar untuk nelayan) diusulkan ditambah,’’ katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika