Gencatan Senjata Israel-Hizbullah, Lebanon Siagakan Militer

REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Angkatan bersenjata Lebanon pada Rabu mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan pasukan untuk dikerahkan ke bagian selatan negara tersebut setelah gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah mulai berlaku.

Militer Lebanon mengatakan melalui pernyataan bahwa, berdasarkan permintaan dari pemerintah, tentaranya akan dikerahkan ke Lebanon selatan untuk berkoordinasi dengan misi penjaga perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) dan untuk melaksanakan resolusi PBB 1701.

Resolusi 1701, yang diadopsi pada 11 Agustus 2006, menyerukan penghentian perang antara Hizbullah dan Israel serta pembentukan zona bebas senjata antara Garis Biru dan Sungai Litani di Lebanon selatan -- kecuali bagi tentara Lebanon dan UNIFIL.

Militer Lebanon meminta warga untuk menunggu sebelum mereka kembali ke desa dan kota di garis depan, yang sebelumnya dimasuki Israel, sambil menunggu Israel menarik diri seperti yang diamanatkan perjanjian gencatan senjata.

Gencatan senjata Israel dan Hizbullah mulai berlaku beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan bahwa proposal untuk mengakhiri konflik telah tercapai. Kesepakatan yang diajukan AS itu tercapai dengan harapan dapat menghentikan serangan udara Israel terhadap kota-kota di Lebanon, serta mengakhiri pertempuran lintas batas yang telah berlangsung selama setahun.

Sedikitnya 3.760 orang kehilangan nyawa dalam rentetan serangan Israel di Lebanon, dan lebih dari satu juta orang mengungsi sejak Oktober lalu, menurut otoritas kesehatan Lebanon.  

Sikap Iran

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei pada Rabu mengatakan Iran menyambut baik perjanjian gencatan senjata Lebanon dan Israel sambil meminta masyarakat internasional ikut memastikan perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah.

"Baqaei menyambut baik berita penghentian agresi rezim Israel terhadap Lebanon dan menekankan dukungan tegas Republik Islam Iran kepada pemerintah, bangsa, dan [pasukan] perlawanan di Lebanon," kata kementerian itu di Telegram.

Baqaei juga mengingatkan masyarakat internasional untuk menekan Israel agar mengakhiri perang di Jalur Gaza.

Pada Selasa (26/11) malam, Kabinet Keamanan Israel melalui suara mayoritas menyetujui perjanjian gencatan senjata dengan Lebanon.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menekankan perlunya gencatan senjata, namun memastikan bahwa Israel tetap akan menanggapi setiap kemungkinan munculnya kembali peperangan.

Sebelumnya pada Selasa, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa Israel dan pemerintah Lebanon telah menyetujui usulan gencatan senjata yang diajukan Washington. Usulan yang disodorkan pemerintah AS itu mencakup penarikan pasukan Israel dari Lebanon dalam waktu 60 hari.

Dengan rencana tersebut, tentara Lebanon akan mengambil alih Lebanon selatan, sementara Hizbullah akan memindahkan pasukannya ke utara Sungai Litani.

Untuk memantau kepatuhan kedua pihak dalam menerapkan ketentuan perjanjian gencatan senjata, sebuah komite internasional, yang dipimpin oleh AS, akan dibentuk.

Washington juga telah setuju untuk memberikan jaminan kepada Israel yang mencakup dukungan bagi aksi militer Israel terhadap ancaman yang akan datang dari Lebanon, serta tindakan untuk mencegah kemungkinan militer Hizbullah hadir lagi di Lebanon selatan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika