Beredar Informasi Pre Order Iphone 16, Kemenperin: Hoaks

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian  (Kemenperin) membantah rumor iPhone 16 sudah bisa dijual. Sebelumnya beredar kabar smartphone  dari Apple itu bisa pre-order mulai hari ini, Jumat 20 Desember 2024.

Juru bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif mengatakan isu itu tidak benar. Bahasa lainnya,  apa yang terdengar merupakan informasi liar yang tak dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah masih bertahan dengan ketegasannya sesuai aturan yang ditetapkan.

"Iphone 16 series masih dilarang diperjualbelikan di Indonesia sampai saat ini dan beberapa waktu kedepan. Apple belum menyelesaikan utang investasi periode 2020-2023,"  kata Febri lewat pesan singkat kepada Republika.co.id, Jumat (20/12/2024).

Kabar pre-order IPhone sudah beredar luas. Apalagi ada momen Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) di depan mata. Pemerintah berharap masyarakat lebih jeli dalam mendengar informasi.

"Kami menghimbau masyarakat untuk berhati-hati merespon tawaran pre-order Iphone 16 series menjelang Nataru ini," ujar Febri.

Apple belum memenuhi ketentuan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang ditentukan pemerintah. Kemenperin pun tak bisa mengeluarkan  sertifikat TKDN karena Apple belum merealisasikan utang investasinya selama periode yang disebutkan di atas.

Menurut Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, sisa investasi Apple, 10 juta dolar Amerika Serikat (AS). Itu adalah kewajiban yang harus perusahaana tersebut penuhi untuk jangka waktu sampai 2023. Lalu Apple harus memperbarui proposal investasi setiap tiga tahun sekali karena memilih skema investasi inovasi.

Beberapa pekan lalu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani menjelaskan progres isu potensi investasi Apple di tanah air. Ia memastikan pemerintah Indonesia dan perusahaan produsen iPhone 16 itu terus menjalin komunikasi intens.

Hasilnya mulai terlihat. Apple siap menanamkan modal besar untuk berinvestasi di Tanah Air. Pemerintah juga terus mendorong agar hal tersebut terealisasi. 

"Sekarang sedang kita push ke sana untuk bisa terealisasi pada 2025. Tapi mereka sudah menyampaikan ke kami secara tertulis. Jadi, nilai investasinya sesuai dengan yang mereka sampaikan itu sampai dengan 1 miliar dolar (Amerika Serikat/AS)," ujar Rosan di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Ia menegaskan, yang terpenting komunikasi antara kedua pihak terus terjalin. Tantangannya hanya di perbedaan waktu. Apple, kata Menteri Investasi, sudah menyampaikan poin-poin untuk dikerjakan. Kementerian Investasi, kemudian meneruskan ke Kementerian Perindustrian.

Ini terkait detail bentuk investasinya. Juga tentang vendornya. Secara teknis, poin-poin mengenai hal itu sudah diberikan oleh Kementerian Investasi ke Kemenperin.

"Poin-poinnya sudah ada, bentuk investasi seperti apa, kemudian vendornya yang mereka akan bawa ke sini seperti apa dan untuk investasinya, pembeliannya juga sampai 1 miliar dolar (AS) juga mereka sudah cantumkan. Nah, teknisnya kita sudah berikan kepada Kementerian Perindustrian. Memang ini kita ada fine tuning juga karena kita ketahui bersama kan mereka juga menginginkan investasi ini supaya iPhone 16-nya juga bisa berjalan di sini," ujar Rosan.

Menurutnya, saat ini tinggal sesi penyempurnaan. Apple sudah menunjukkan komitmen investasinya secara tertulis. Itu menjadi bahan pembahasan antarkementerian.

"Jadi, kalau komentarnya itu tidak usah diragukan lagi karena mereka sudah memberikan secara detail dan harapannya vendornya ini, ini baru vendor pertama yang akan mereka bawa. Jadi, masih ada vendor-vendor lain karena dari satu iPhone 16 aja itu vendornya itu ada 320 vendor. Di kita itu baru satu dan itu pun yang sangat-sangat kecil. Nah, ini vendor yang dibawa adalah vendor yang besar yang bisa menghasilkan penjualan minimum 1 miliar dolar AS juga," tutur Rosan.

Masih ada sedikit perbedaan mengenai momen realisasi investasi. Dari Kemenperin ingin di 2025. Sementara Apple berharap memulai investasinya pada 2026. Seperti sudah disinggung di atas, pemerintah tetap mendorong agar semuanya dimulai, pada tahun depan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika