Tuntut Pembebasan Direktur RS Kamal Adwan, BSMI Serukan Gerakan #FreeDrHussamAbuSafiya
BSMI menyerukan seluruh masyarakat terus mendukung perjuangan rakyat Palestina.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Perhimpunan Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) menuntut pembebasan segera dr Hussam Abu Safiya dan semua tenaga medis yang ditahan tidak sah. Ketua Umum DPN BSMI M Djazuli Ambari mengungkapkan, pihaknya pun mendesak komunitas internasional, PBB dan organisasi kemanusiaan dunia untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap pelaku pelanggaran hukum internasional di Palestina.
Djazuli juga menyerukan kepada seluruh relawan BSMI, tenaga kesehatan dan masyarakat untuk membuat gerakan media sosial dengan tagar #FreeDrHussamAbuSafiya dan #StopGenoside."Mendorong negara-negara sahabat dan organisasi kemanusiaan internasional untuk memastikan masuknya bantuan medis tanpa hambatan ke wilayah konflik di Palestina,"ujar Djazuli lewat keterangan tertulis kepada Republika, Sabtu (4/1/2025).
Menurut Djazuli, pihaknya menyerukan seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina melalui doa, bantuan kemanusiaan, dan solidaritas internasional.
Djazuli mengingatkan, pengeboman dan pembakaran Rumah Sakit Kamal Adwan oleh pasukan penjajah IDF Israel merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa yang melindungi fasilitas kesehatan dalam situasi konflik.
Menurut dia, pengusiran, penahanan, dan pembakaran terhadap pasien dan staf medis tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga menunjukkan tindakan tidak manusiawi yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
"Penculikan dan penahanan Direktur Rumah Sakit Kamal Adwan, dr. Hussam Abu Safiya oleh pasukan penjajah IDF Israel, penahanan terhadap tenaga medis yang sedang menjalankan tugas kemanusiaan merupakan kejahatan perang,"tegas Djazuli.
Dia mengungkapkan, penyerangan rumah sakit lainnya di Gaza setelah RS Kamal Adwan hancur menunjukkan eskalasi pelanggaran yang sangat mengkhawatirkan.Terlebih, adanya penghalangan masuknya bantuan medis sehingga mengancam nyawa ribuan korban dan pasien yang membutuhkan bantuan segera, melanggar prinsip dasar kemanusiaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika