Menlu Sugiono: Piagam PBB tak Lagi Dihormati

Menlu menilai semangat reformasi multilateral jalan di tempat.

Kemenlu Tangkapan Layar
Menlu Sugiono saat paparan diplomasi RI awal tahun 2025
Red: Teguh Firmansyah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi oleh diplomasi Indonesia ke depan.

Baca Juga


Sejumlah tantangan itu dimulai dari kualitas dan kerja sama dunia yang memudar, multilateralisme yang kehilangan daya, hukum internasional dan piagam PBB tidak lagi dihormati, arsitektur hingga tatanan gobal dunia yang tak lagi sesuai dengan zaman.

Belum lagi dengan komitmen negara-negara berpengaruh yang lemah menjalankan sistem yang mereka bentuk. "Semangat reformasi multilateral jalan di tempat dan banyak negara yang enggan untuk memperbaikinya karena ingin mempertahankan dominasi dan status quo," ujarnya saat memberikan keterangan pers awal tahun 2025, Jumat (10/1/2025).

Sudah menjadi rahasia umum, salah satu pihak yang selalu melanggar dan menentang aturan PBB adalah Israel. Beragam resolusi dan kecaman dilakukan terhadap Zionis agar menghentikan penjajahan serta penyerangan terhadap bangsa Palestina, tapi mereka bergeming. Alih-alih mendapat sanksi, Israel justru mendapat bantuan senjata dari sekondannya, Amerika Serikat.  

Menurut Menlu, jika dibiarkan sistem tatanan global akan makin mati suri. Negara berkembang, akan semakin dipinggirkan dan potensi konflik yang sifatnya global bakal semakin terbuka."Dan skenario terburuk, termasuk perang nuklir bisa terjadi," katanya menekankan.

 

Untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk itu, RI berpandangan perlunya, menghindari pertikaian. Ini adalah langkah pertama untuk perdamaian. Setiap konflik, kata ia, harus ditangani sedini mungkin sebelum semuanya terlmabat dan merembet menjadi konflik tak terkendali.

"Sejarah diplomasi RI menunjukkan bahwa RI tak pernah tinggal diam atau sedakar terima kenyataan doang," ujarnya.

Menlu mengungkap bagaimanan peran RI dalam Konferensi Asia Afrika pada 1955, pembentukan ASEAN 1967 hiingga, negosiasi kesepakatan negara-negara kepulauan dalam traktat Unclos pada 1982.

"Sejarah diplomasi indoneosia konsisten menunjukkan bahwa Indonesia adalah pelopor perubuhan dan bagian dari solusi dan jembatan berbagai perbedaan, tapi jembatan itu tak cukup hanya dibangun tapi perlu dilalui bersama."

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler