Istana Tegaskan Makan Bergizi Gratis tidak Memungut Biaya Tambahan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Adita Irawati menegaskan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memungut biaya tambahan kepada siswa selaku penerima manfaat. Pada peninjauan pelaksanaan Program MBG di Tangerang Selatan Banten, Adita menjelaskan Badan Gizi Nasional (BGN) selaku lembaga pelaksana makan bergizi gratis tidak memperbolehkan sekolah meminta pungutan.

"BGN sudah memastikan itu sebenarnya tidak diperbolehkan untuk melakukan pungutan. Ini yang ditegaskan, seharusnya pungutan-pungutan itu tidak ada," kata Adita, Senin (13/1/2025).

Menurut Adita, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit pelaksana makan bergizi gratis yang mendistribusikan makanan sudah mencakup tempat makan atau ompreng agar siap disantap siswa. Sementara itu sekolah mengimbau para siswa untuk membawa sendiri alat makan dan minum masing-masing.

"Dari mulai tempat, isinya, itu harus disediakan oleh SPPG atau dapur makan bergizi gratis. Sementara alat makan dan minum itu memang diminta untuk bisa disediakan oleh siswa itu sendiri. Jadi kita meminta untuk tidak ada lagi tambahan," kata Adita.

Kasus pungutan terjadi di salah satu sekolah di mana sekolah meminta pungutan wadah makan. Sekolah tersebut meminta uang sebesar Rp 30 ribu untuk pembelian wadah makan terkait Program MBG.

Setiap anak wajib membeli dua wadah, sehingga total pungutan mencapai Rp 60 ribu. Adita juga meminta masyarakat untuk berani melapor kepada BGN jika menemukan penipuan yang berkedok Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu menanggapi banyaknya pemberitaan dari berbagai daerah, khususnya pelaku usaha katering yang menjadi korban setelah ditipu pihak tidak bertanggung jawab dengan iming-iming berpotensi menjadi pemasok untuk Program MBG.

"Kami juga dapat laporan dari lapangan, ada oknum, ada yang menyelenggarakan MBG fiktif, dan sebagainya. Mohon kalau masyarakat melihat kondisi ini atau mengetahui ada hal tersebut, dilaporkan saja. Sekarang BGN sudah punya platform pelaporan, bgn.lapor.go.id," kata Adita.

Menurutnya, saat ini platform milik BGN tersebut tidak hanya terbuka untuk menerima aduan terkait penipuan yang mencatut program MBG, tapi juga menerima masukkan dari masyarakat apapun itu yang berhubungan dengan MBG.

Harapannya dengan tersedianya platform pelaporan tersebut, maka masalah yang ada bisa segera ditindaklanjuti dan masyarakat Indonesia bisa melihat pelaksanaan program MBG yang lancar dan optimal tidak hanya bagi penerima manfaat tapi juga pihak-pihak lain yang terkait.

Ikuti Whatsapp Channel Republika