Begini Poin-Poin Gencatan Senjata di Gaza

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA – Israel dan kelompok Palestina Hamas telah menyetujui perjanjian gencatan senjata dengan Israel setelah lebih dari 460 hari agresi brutal Israel menghancurkan Gaza. Berikut poin-poin kesepakatan tersebut.

Kesepakatan itu terdiri dari tiga fase. Fase kedua dan ketiga akan dilaksanakan bila fase pertama dapat dijalankan. 

Fase Pertama 

Tiga puluh tiga warga Israel tawanan Hamas di Gaza, termasuk perempuan, anak-anak dan warga sipil yang berusia di atas 50 tahun akan dibebaskan. Sementara Israel akan membebaskan lebih banyak tahanan Palestina selama fase ini. 

Israel akan menarik pasukannya dari pusat populasi Gaza ke wilayah yang tidak lebih dari 700 meter di dalam perbatasan Gaza dengan Israel. Israel juga akan mengizinkan warga sipil untuk kembali ke rumah mereka di wilayah utara yang terkepung dan mengizinkan gelombang bantuan hingga 600 truk per hari ke wilayah tersebut.

Israel akan mengizinkan warga Palestina yang terluka meninggalkan Gaza untuk mendapatkan perawatan, dan akan membuka penyeberangan Rafah dengan Mesir tujuh hari setelah dimulainya penerapan tahap pertama. 

Pasukan Israel akan mengurangi kehadirannya di Koridor Philadelphi, wilayah perbatasan antara Mesir dan Gaza, dan kemudian mundur sepenuhnya selambat-lambatnya pada hari ke-50 setelah perjanjian tersebut berlaku.

Fase Kedua

Jika persyaratan untuk tahap kedua telah dipenuhi, Hamas akan melepaskan semua tawanan yang masih hidup, sebagian besar tentara laki-laki, sebagai imbalan atas pembebasan lebih banyak warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel. Israel akan memulai “penarikan total” dari Gaza. 

Fase Ketiga 

Jika persyaratan tahap kedua terpenuhi, jenazah para tawanan yang tersisa akan diserahkan sebagai imbalan atas rencana rekonstruksi tiga hingga lima tahun yang akan dilakukan di bawah pengawasan internasional.

Setelah gencatan senjata yang disepakati Israel dan Hamas rencananya akan diberlakukan pada Ahad. Warrga Palestina di Gaza sejauh ini telah kehilangan puluhan ribu orang syuhada serta banyak lagi yang tidak memiliki rumah untuk kembali.

Hingga hari ini, perang tersebut telah menewaskan sedikitnya 46.707 warga Palestina, menurut Kementerian Kesehatan di Gaza. Sementara 1.600 keluarga dihapuskan dari catatan sipil. Sebanyak 17.841 anak terbunuh, dan 44 orang meninggal karena kekurangan gizi.

Delapan orang, termasuk tujuh anak-anak, syahid akibat hipotermia. Sebanyak 12.298 wanita terbunuh, 1.068 petugas medis syahid, 202 jurnalis syahid, 109.274 orang luka-luka. Selain itu 35.074 anak kehilangan kedua orang tuanya, 161.600 unit rumah hancur total, serta 34 rumah sakit tidak lagi beroperasi.

Izzat al-Risheq, anggota biro politik kelompok Palestina, mengatakan perjanjian gencatan senjata memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan Hamas pada awal perang, termasuk penarikan penuh pasukan Israel, pengembalian pengungsi ke rumah mereka dan penghentian permanen. untuk perang di Gaza. “Penjajah dibuat bertekuk lutut,” kata al-Risheq dalam sebuah pernyataan dilansir Aljazirah.

Dapatkah kesepakatan berjalan?

Sejauh ini Israel bersikeras bahwa tidak ada jaminan tertulis yang diberikan untuk mengecualikan dimulainya kembali serangan-serangannya setelah tahap pertama selesai dan tawanan sipilnya kembali. Namun, menurut sumber Mesir yang dikutip oleh kantor berita Associated Press, tiga mediator yang terlibat dalam perundingan – Mesir, Qatar dan Amerika Serikat – telah memberikan jaminan lisan kepada Hamas bahwa perundingan akan dilanjutkan dan ketiganya akan mendesak tercapainya kesepakatan. 

Soal penarikan sepenuhnya pasukan Israel dari Gaza, belum diputuskan oleh kabinet Israel dan bertentangan dengan posisi yang dinyatakan oleh banyak anggota sayap kanan kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang juga ia andalkan untuk mendapatkan dukungan. Netanyahu di masa lalu, di mana ia berulang kali memanfaatkan kehadiran Hamas di Gaza untuk memperpanjang konflik.

Merujuk Aljazirah, saat ini belum ada kesepakatan mengenai siapa yang akan mengelola Gaza setelah gencatan senjata. Amerika Serikat telah mendesak agar Otoritas Palestina versi reformasi melakukan hal tersebut. 

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Selasa mengatakan rekonstruksi dan pemerintahan pascaperang membayangkan Otoritas Palestina mengundang “mitra internasional” untuk membentuk otoritas pemerintahan sementara untuk menjalankan layanan penting dan mengawasi wilayah tersebut. 

Mitra lain, terutama negara-negara Arab, akan menyediakan kekuatan untuk menjamin keamanan dalam jangka pendek, katanya dalam pidato di Atlantic Council, sebuah wadah pemikir yang berbasis di Washington. Agar rencana tersebut berhasil, diperlukan dukungan dari negara-negara Arab, termasuk Arab Saudi, yang mengatakan bahwa mereka hanya akan mendukung skema tersebut jika ada jalan menuju negara Palestina. 

Hal ini menambah perdebatan di kalangan anggota parlemen Israel, meskipun Israel telah menyetujui solusi dua negara dalam Perjanjian Oslo pada tahun 1990-an. Israel belum menyarankan bentuk pemerintahan alternatif di Gaza.

Sementara faksi-faksi Palestina beberapa waktu lalu telah menyepakati pemerintahan bersatu yang independen di Jalur Gaza. Hal ini bisa terhambat aksi Otoritas Palestina menyerang kelompok perlawanan yang terafiliasi dengan faksi lain di Palestina.

Ikuti Whatsapp Channel Republika