Gencatan Senjata, Mengapa Hamas tak Sebut Saudi Hingga Yordania dalam Daftar Terima Kasih?

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Kesepakatan gencatan senjata dinilai membawa harapan baru bagi warga Gaza dan menjadi kemenangan bagi perlawanan Palestina. Pemimpin Hamas di jalur Gaza, Khalil al-Hayya, memuji upaya rakyat Palestina yang merefleksikan keteguhan mereka selama genosida Israel berlangsung. Al-Hayya juga berterimakasih terhadap dukungan regional dan internasional yang signifikan dalam perjuangan pembebasan yang sedang berlangsung sehingga gencatan senjata bisa terjadi.

Kepala Biro Politik Hamas itu mengakui solidaritas negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Al-Hayya menyebut Turki, Afrika Selatan, Aljazair, Rusia, Tiongkok, Malaysia, Indonesia, Belgia, Spanyol, dan Irlandia, dan memuji posisi terhormat mereka. "Kita sekarang menghadapi fase baru di Gaza yang tangguh: fase pembangunan, pelipur lara, menghilangkan dampak agresi, dan rekonstruksi," kata dia dalam pidatonya di jalur Gaza, Palestina, Kamis (16/1/2025) waktu setempat.

Al-Hayya juga memuji pengorbanan Lebanon, dengan mencatat, "Rakyat Lebanon telah melakukan pengorbanan besar dan menunjukkan kesabaran yang luar biasa dalam membela dan mendukung perjuangan Palestina kami. Hizbullah telah mengorbankan ratusan martir, termasuk para pemimpin dan pejuangnya, yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang terhormat Sayyed Hassan Nasrallah, di jalan menuju al-Quds."

Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Ansar Allah di Yaman, menyebut mereka "saudara sejati yang mengatasi jarak geografis dan mengubah persamaan perang dan kawasan."

Al-Hayya berterima kasih kepada Iran atas kontribusinya, dengan menyatakan, "Kami berterima kasih kepada Republik Islam Iran, yang mendukung perlawanan dan rakyat kami, terlibat dalam pertempuran, dan menyerang jantung musuh."

Ia juga memuji perlawanan Irak, yang katanya, "mendobrak semua penghalang untuk mendukung Palestina dan perlawanannya." 

Menariknya, Al-Hayya tak menyebut negara-negara yang lebih dekat dengan Palestina seperti Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, hingga Bahrain.

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi disebut akan melakukan normalisasi dengan Israel usai gencatan senjata terjadi. Pernyataan tersebut muncul dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat mengumumkan gencatan senjata. Negara-negara lain seperti UEA dan Bahrain telah melakukan normalisasi dengan Israel setelah kesepakatan Abraham. Sementara, Yordania sudah memiliki hubungan diplomatik jauh sebelumnya.

Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman sebelumnya mengatakan kepada Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bahwa dia secara pribadi tidak peduli dengan apa yang dia sebut sebagai 'masalah Palestina'. Demikian sebuah laporan dari media AS,  The Atlantic.

Diterbitkan pada Rabu (25/9/2024), laporan tersebut memberikan gambaran 11 bulan upaya negosiasi Washington di wilayah tersebut setelah pecahnya perang di Gaza.

Dinyatakan bahwa selama kunjungan ke Arab Saudi pada Januari, Blinken dan putra mahkota bertemu di kota al-Ula di Saudi untuk membahas prospek kerajaan Teluk tersebut menormalisasi hubungan dengan Israel di tengah perang Israel yang sedang berlangsung di Gaza.

Beberapa bulan sebelumnya, Riyadh tampak mencapai kemajuan dalam menjalin hubungan dengan Israel selama diskusi yang dipimpin AS. Rencana itu kemudian gagal karena pecahnya perang pada tanggal 7 Oktober.

Jika kesepakatan normalisasi terjadi, putra mahkota menyampaikan keinginannya kepada Blinken untuk ketenangan di Gaza. Menurut The Atlantic, Blinken bertanya apakah Saudi dapat menolerir Israel yang secara berkala memasuki kembali wilayah tersebut untuk menyerang Jalur Gaza yang terkepung.

“Mereka bisa kembali dalam enam bulan, satu tahun, tapi tidak setelah saya menandatangani sesuatu seperti ini,” jawab Mohammed bin Salman.“Tujuh puluh persen populasi saya lebih muda dari saya,” jelas putra mahkota kepada Blinken.

“Bagi sebagian besar dari mereka, mereka tidak pernah tahu banyak tentang masalah Palestina. Jadi mereka diperkenalkan untuk pertama kalinya melalui konflik ini. Ini adalah masalah besar. Apakah saya secara pribadi peduli dengan masalah Palestina? Saya tidak, tapi orang-orang saya peduli, jadi saya perlu memastikan ini bermakna.”

Tidak ada kesepakatan tanpa negara Palestina

Seorang pejabat Saudi dilaporkan MEE menggambarkan percakapan seperti dikutip The Atlantic adalah tidak benar. Di depan umum, Mohammed bin Salman menyatakan bahwa Arab Saudi tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel tanpa berdirinya negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

“Kerajaan tidak akan menghentikan upayanya untuk mendirikan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” katanya pada pidato tahunan baru-baru ini di hadapan Dewan Syura di Riyadh.

Soal gencatan senjata

Arab Saudi memuji gencatan senjata dalam perang Israel-Hamas. Pihak kerajaan menyerukan diakhirinya "agresi Israel" di Gaza setelah 15 bulan konflik.

"Kerajaan menekankan perlunya mematuhi perjanjian dan menghentikan agresi Israel di Gaza," kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan dilansir dari al-Arabiya.

Mereka menyerukan penarikan penuh pasukan pendudukan Israel dari Jalur (Gaza) dan semua wilayah Palestina dan Arab lainnya serta pengembalian para pengungsi ke wilayah mereka.

Pada  Rabu, mediator Qatar mengumumkan gencatan senjata yang dimulai pada hari Minggu bersamaan dengan pertukaran sandera dan tahanan.

Arab Saudi menjadi tuan rumah pertemuan puncak gabungan Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam pada bulan November yang menuduh Israel melakukan "genosida" di Gaza.

Ikuti Whatsapp Channel Republika